SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar Konsolidasi Organisasi untuk Penguatan Industri Halal di Hotel Bumi, Surabaya, Minggu (09/04/2023).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa industri halal kini telah menjadi lifestyle global. Ia menegaskan bahwa tak ada kaitannya sebuah industri halal dengan mayoritas agama penduduk di suatu negara.
“Tidak ada hubungan industri halal dengan agama mayoritas sebuah negara. Industri halal sekarang masuk pada lifestyle global,” kata Khofifah.
Khofifah pun mencontohkan negara-negara mayoritas non-Muslim yang memiliki kontribusi besar dalam bidang industri halal.
Ia menyebut Thailand saat ini menguasai industri halal dunia dengan banyaknya restoran halal. Bahkan, eksportir daging terbesar terbesar ke negara Timur Tengah itu Australia dan Brazil. Selain itu, negara Jepang juga memberikan kontribusi terbesar di tahun 2020.
“Kembali saya tegaskan, tidak ada keterkaitan industri halal terhadap agama mayoritas sebuah negara. Hal tersebut karena industri halal telah menjadi lokomotif bagi ekonomi dunia. Artinya, agama tidak berkaitan langsung dengan industri halal,” tegasnya.
Menurutnya, adanya indusrti halal ini berpotensi mendorong perekonomian nasional dan provinsi.
“Saya pernah bertemu tiga importir dari Saudi Arabia, mereka berharap sekali bahwa akan ada supply ayam potong dari Jatim. Kita punya ayam potong yang luar biasa,” ujarnya.
Maka dari itu, sebagai upaya penguatan Industri Halal di Jawa Timur, Khofifah mengapresiasi keberadaan 6 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sementara ini masih berbasis kampus.
6 LPH di Jatim berbasis Perguruan Tinggi Negeri tersebut diantaranya, UB, UINSA, Universitas Trunojoyo, UIN KHAS, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan UIN Tulungagung.
"Menjadi penting Lembaga Pemeriksa Halal, kalau ada LPH maka ada auditor halal, ada penyelia, ada pendamping, ini yang menjadi penguatan, bisa lebih masif pergerakannya," tuturnya.
Secara nasional, terdapat lembaga yang khusus melakukan sertifikasi kehalalan, hingga kelayakan produk makanan, seperti Sucofindo, Survei Indonesia, Komisi Fatwa MUI dan LPH LPPOM Mui.
"Kalau di Jawa Timur, maka ada Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Kemudian ada LPH LPPOM MUI Jawa Timur," ucapnya.
Tak hanya itu, upaya-upaya lain tengah digodok di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2022 menunjukkan adanya 14 Rumah Potong Hewan (RPH) di Jatim, kini di tahun 2023 telah berdiri 55 RPH yang telah tersertifikasi. Ia pun menargetkan ada 139 RPH halal sampi akhir tahun 2023 nanti.
“Saya punya target bahwa 100 persen di tahun 2023 semua RPH di Jawa Timur telah tersertifikasi,” tandasnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Tegaskan Pentingnya Sinergitas Tingkatkan Capaian IKU Pemprov Jatim
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) KH. Moh. Hasan Mutawakkil ‘Alallah menilai bahwa faktor tumbuhnya industri halal sangat dipengaruhi adanya RPH halal.
Dalam konteks di Jatim, yang menjadi permasalahan adalah percepatan sertifikasi halal untuk produk makanan yang menggunakan bahan hasil sembelihan adalah minimnya RPH halal di Jawa Timur.
RPH halal bakal menjadi hulu sebelum makanan hewani diolah menjadi suatu produk dan diedarkan ke pasar. Sehingga pemotongan hewan yang tepat dan halal akan membantu suatu produk makanan bisa mendapat sertifikasi halal.
Untuk diketahui, merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20214 yang diperkuat Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 akan ada evaluasi pada 17 Oktober 2024 mendatang bahwa seluruh produk makanan, minuman dan sembelihan yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar lagi di Indonesia.
Maka dari itu, minimnya RPH Halal di Jatim menjadi tantangan tersendiri yang perlu dihadapi.
“Tahun ini di Jawa Timur ada 135 RPH, yang sudah halal baru 55 RPH. Maka menurut kami yang menjadi persoalan untuk percepatan sertifikasi halal di Jawa Timur adalah minimnya RPH halal. Hal ini harus melalui sekian proses, di antaranya visi pembangunan RPH halal harus sesuai dengan standar,” terang Hasan.
Kendati demikian, Hasan mangakui kalau untuk membuat RPH halal tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab ada proses yang harus dipenuhi. Sepeti syarat fisik bangunan hingga adanya juru penyembelih halal.
“Menurut kami harus ada satgas RPH halal yang punya tugas untuk membentuk RPH halal di Jatim,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Layani Mudik dan Balik Gratis Kepulauan
Ia mengakui bahwa produk makanan dengan bahan hasil sembelihan, baik bahan bakunya maupun bahan tambahannya, diperlukan sertifikasi halal saat penyembelihannya.
Oleh sebab itu, Hasan menilai perlu adanya integritas antara Pemprov dan MUI Jawa Timur dengan membentuk satgas RPH halal.
"Ini perlu RPH Halal. Dari sini kita akan berusaha untuk menambah lagi bangunan RPH Halal. Apabila satgas ini terbentuk manfaatnya luar biasa. Jika satu daerah memiliki satu RPH halal maka masing-masing daerah bisa memenuhi kebutuhan daging halal di wilayahnya,” ujarnya.
Hasan pun mengungkapkan bahwa MUI berkomitmen untuk mendukung penuh program - program yang dicanangkan oleh Gubernur Khofifah.
"Terutama dalam penguatan Industri Halal dan sertifikasi halal," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Hasan, MUI Jatim bakal berkomitmen melakukan pendampingan industri makanan halal ini hingga tahun 2024 mendatang, serta siap membantu program Pemprov Jatim dalam ekspor makanan ke luar negeri.
“Selain itu, adanya RPH halal akan bisa membantu program Gubernur agar Jawa Timur bisa mengekspor daging ke luar negeri,” pungkasnya. sb
Editor : Redaksi
