SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Harga minyak goreng subsidi jenis MinyaKita di pasaran saat ini telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ketersediaan MinyaKita juga semakin langka.
Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Jawa Timur (Jatim) meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim agar segera mengambil langkah tegas guna menangani permasalahan tersebut.
Baca Juga: Stok Telur Ayam di Jatim Dipastikan Aman
“Sejak bulan januari hingga bulan ini minyak goreng subsidi di lapangan masih mengalami kelangkaan. Kalaupun ada, itupun harganya sudah tidak sesuai HET, bahkan jauh dari batas HET,” kata Ketua DPW IKAPPI JATIM Agus Susilo, Selasa (12/4/2023).
Agus mengungkapkan bahwa harga minyak kita di sejumlah daerah di Jatim sudah mencapai Rp. 16.000. Padahal HET yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 14.000 per liter.
Ia pun sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, peristiwa tersebut sudah berjalan sekitar 3 bulan lamanya.
“Kami mendapat keluhan dan informasi di lapangan dari banyak pedagang pasar, PKL, dan masyarakat di berbagai Daerah. Seperti di sejumlah pasar, harga minyak goreng subsidi ini sudah mencapai Rp16.000,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Telur Melambung, Disperindag Jatim Tegaskan Stok Surplus 27 Ribu Ton
Oleh sebab itu, IKAPPI Jatim mengambil langkah dengan menggelar Pasar Murah Ramadhan 2023 di beberapa titik untuk pemerataan minyak goreng bersubsidi. Sebab, Diskoperindag Jatim hanya menyuplai kebutuhan minyak goreng bersubsidi di pasar tertentu.
“Disperindag tidak mampu mendistribusikan minyak goreng bersubsidi secara merata, sebagai ikhtiar kami dalam pemerataan, kami menggelar operasi pasar murah ramdhan dibeberapa titik,” tuturnya.
Agus menegaskan, jika Disperindag tidak segera mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut, maka pihak IKAPPI Jatim tak segan untuk melakukan unjuk rasa.
Baca Juga: Disperindag Jatim dan Kemendag RI Gelar Pelatihan Eksportir
“Namun, jika peristiwa tersebut masih belum bisa ditangani oleh Disperindag, Maka kami siap menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Agus, Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi kembali stabil baik pasokan maupun harga.
“Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti Hasil Rapat Koordinasi tanggal 18 Januari 2023 antara DirJen Menteri Perdagangan, Deputi NFA Badan Pangan Nasional, Disperindag Jawa Timur Menghimbau Kepada Produsen Minyak Goreng & D1-D2 Untuk Segera Menstabilkan Harga dan Mendistribusikan Pasokan 50% Minyak Goreng (Minyak Kita) Di akhir januari,” tutupnya. sb
Editor : Redaksi
