.webp)
Presiden Jokowi, Bereaksi atas OTT Terkait Proyek Pemeliharaan Jalur Kereta Api yang Ia Resmikan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kini dijadikan tersangka korupsi. Mereka ditangkap saat bulan ramadan. Mereka disangka penerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Jumlahnya hingga lebih dari Rp 14,5 miliar. Alasan korupsi dari mereka, yang cukup mengejutkan, yakni uang korupsi itu untuk bagi-bagi tunjangan hari raya (THR).
"Penerimaan uang sebesar ini dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR),” ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/2023) dinihari WIB. Tak disebutkan THR untuk siapa?
Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Selasa (11/4/2023). OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah. Ada 25 orang telah dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp 2,027 miliar dan 20.000 US dolar, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo rekening bank Rp 150 juta. "Sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp 2,823 miliar," kata Johanis Tanak.
Reaksi Presiden atas OTT
Kamis (13/4/2023) siangnya, Presiden Joko Widodo langsung bereaksi soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek pemeliharaan jalur kereta api yang ia resmikan.
Jokowi mengatakan pemerintah selalu melakukan pengawasan di lapangan. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi.
"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar, tetapi kenapa itu terus kita kontrol di lapangan," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Jokowi, mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, akan semakin banyak pelanggaran jika pengawasan tak dilakukan.
"Kita ini hampir tiap hari lho ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah. Apalagi tidak?" kata Presiden.
Suap Pemeliharaan Jalur Kereta
KPK, sampai kemarin, resmi menahan 10 orang tersangka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah, PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat, Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Irahim, dan VP PT KA Manajemen Properti, Parjono.
Semua tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.
Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jumlah uang Rp 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan.
“Suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar,” kata Tanak
Tanak mengatakan, empat proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.
Kemudian, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Ada tersangka penerima suap dan pemberi suap
Penerima dan Pemberi Suap
Mereka yang menerima suap, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.
Sesangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), DIon Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.
Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.
Suap sampai 10 Persen
KPK mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
“Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Tanak.
Mantan Jaksa tersebut lantas membeberkan, Putu sumarjaya diduga menerima suap pada 10 April 2023 bersama Bernard dari Dion selaku Direktur PT IStana Putra Agung.
Uang yang diterima mencapai Rp 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Kemudian, PPK BPKA Sulawesi Selatan, Affandy diduga menerima suap Rp 150 juta dari Dion pada 11 April 2023.
Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.
Kemudian, PPK BTP Jawa Bagian barat, Syntho diduga menerima suap dari Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma dan Dion, serta Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai Rp 1,6 miliar.
Suap diberikan terkait empat pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur.
Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA, Kemenhub, Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub, Fadliansyah diduga menerima Rp 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen, Yoseph Ibrahim dan VP Proyek perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, Yoseph Ibrahim. n erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
