Komisi II DPRD Gresik Disambati Mahalnya Harga Pupuk bagi Petani Tambak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
M Syahrul Munir. SP/Grs.
M Syahrul Munir. SP/Grs.

i

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Kebijakan pemerintah pusat mengenai pencabutan pupuk subsidi sektor perikanan sangat   dirasakan dampaknya oleh petani tambak di Kabupaten Gresik. Pasalnya, saat ini mereka harus membeli Rp600 ribu per sak pupuk triple super phospat (TSP). Padahal sebelum subsidi dicabut petambak cukup menebus dengan harga Rp150 ribu per sak. 

Keluhan para petani tambak itu telah disampaikan kepada wakil mereka di DPRD Gresik. Yakni kepada anggota Komisi II Muhammad Syahrul Munir.

“Harga pupuk untuk sektor perikanan saat ini memang sangat mahal harganya. Banyak petambak yang mengeluhkan harga beli yang sangat tinggi ini,” ucap Syahrul dengan nada serius, Kamis (27/4).

Dijelaskan legislator muda yang juga Ketua FPKB DPRD Gresik ini, petambak minimal membutuhkan dua jenis pupuk Urea dan SP-36. Keduanya termasuk pupuk subsidi pemerintah. Namun, petani tambak tidak termasuk yang mendapatkan subsidi pupuk tersebut. Hanya petani di bidang tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan yang berhak.

“Sedangkan bantuan dari APBD Gresik untuk subsidi pupuk bagi petani tambak juga tidak ada anggarannya. APBD Gresik tidak mampu untuk memberi subsidi,” papar dia.

Padahal, menurutnya, sektor perikanan merupakan salah satu sektor sumber ekonomi di Kabupaten Gresik. Bandeng kawak merupakan potensi perikanan khas di Kabupaten Gresik, dan sudah jadi tradisi menjelang datangnya Idul Fitri.

“Namun pupuk perikanan membuat perih nasib para petambak ikan,” cetusnya.

Diakui Syahrul Munir, permasalahan pencabutan pupuk subsidi bagi petambak ikan ini sudah mendapat perhatian Komisi IV DPR RI. Telah ada upaya agar program yang sebelumnya ditangani Kementerian Pertanian ini ditarik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, KKP tidak siap dengan regulasinya. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pasokan pupuk bersubsidi di tambak sehingga produksi ikan terus menurun.

“Bagaimana pemerintah pusat ini? Mengherankan, apa karena manajemen distribusi pupuk subsidi sing bobrok? Atau memang karena tidak ada anggaran di APBN?" tanyanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Gresik Moh Nadlelah mengakui kalau pemerintah mencabut pupuk subsidi untuk petani tambak. Sehingga, mereka harus membeli pupuk nonsubsidi. 

"Ketika masih disubsidi, harga pupuk urea seharga Rp2.500 per kilogram. Sedangkan harga nonsubsidi untuk pupuk urea Rp9.500 per kilogram,” ungkapnya. 

Berita Terbaru

Kebutuhan Lapangan Kerja Mewarnai Aspirasi Warga,  Pimpinan Dewan Minta Pelatihan Kerja Disesuaikan dengan Investasi ya

Kebutuhan Lapangan Kerja Mewarnai Aspirasi Warga, Pimpinan Dewan Minta Pelatihan Kerja Disesuaikan dengan Investasi ya

Rabu, 10 Jun 2026 06:05 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 06:05 WIB

Surabaya Pagi.com – Pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Surabaya tahun ini memunculkan fenomena baru yang menarik. Jika selama bertahun-tahun aspirasi warga d…

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni: Reses Bukan Seremoni, Melainkan Kewajiban Konstitusional untuk Menyerap Aspirasi

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni: Reses Bukan Seremoni, Melainkan Kewajiban Konstitusional untuk Menyerap Aspirasi

Rabu, 10 Jun 2026 06:00 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 06:00 WIB

Surabaya Pagi.com  –Reses merupakan instrumen penting untuk memastikan suara masyarakat masuk dalam proses pembangunan daerah.kegiatan tersebut merupakan am…

Raffi Ahmad Terseret Dugaan Suap Importasi Barang

Raffi Ahmad Terseret Dugaan Suap Importasi Barang

Rabu, 10 Jun 2026 05:58 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 05:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM : Raffi Ahmad selebritas, pembawa acara, dan pengusaha berjuluk "Sultan Andara" , menggandeng pengacara Hotman Paris. Ini terkait dugaan suap…

Kementan Keluarkan Rp 40 triliun untuk Riset dan Pembinaan Petani

Kementan Keluarkan Rp 40 triliun untuk Riset dan Pembinaan Petani

Rabu, 10 Jun 2026 05:57 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 05:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM : Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menambah produksi sektor pertanian dan…

Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002, Jenderal Polri Bisa Berusia 63 Tahun

Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002, Jenderal Polri Bisa Berusia 63 Tahun

Rabu, 10 Jun 2026 05:52 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 05:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM : DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia…

Kinerja Bank Himbara Sangat Bagus

Kinerja Bank Himbara Sangat Bagus

Rabu, 10 Jun 2026 05:50 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 05:50 WIB

SURABAYAPAGI.com : Kemarin, para direktur bank pelat merah (Himbara), membahas terkait fenomena pasar saham yang saat ini sedang bergejolak termasuk anjloknya…