SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pilpres 2024 makin kentara persaingannya. Persaingan dua kubu yang pro dan kontra pembangunan IKN.
Sebagai Kepala Negara, Jokowi paparkan alasan utama membangun IKN. Apa? Jokowi ingin ada pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
Ketika memberi sambutan pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, pada Rabu (22/2/2023) lalu, Jokowi mengingatkan Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. “Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," ujar Presiden Jokowi saat itu.
Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu.
"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," ungkap Presiden. Ada sentuhan Soekarno, presiden RI pertama .
***
Catatan jurnalistik saya menyebut, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo, Sama-sama pengikut ideologis Bung Karno, panggilan akrab Ir. Soekarno, proklamator NKRI.
Jokowi, juga. Sebagai petugas partai PDIP, rakyat Indonesia paham jiwa nasionalismenya. Jokowi, termasuk presiden yang amat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Dengan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, Jokowi juga akrab, tapi setelah Surya Paloh, deklarasikan Anies Baswedan, sebagai Capres 2024, hubungan Jokowi-Paloh, menurut mata hati saya, jadi hambar.
Banyak faktor yang membuat hubungan orang Solo dan Aceh, merenggang. Selain soal politik kepentingan, juga ada faktor kultural. Apa? Tipologi orang Jawa seperti Jokowi, berbudi halus kayak presiden kedua, Soeharto.
Orang Jawa, terutama karakter umum seorang pemimpin, tak suka didahului. Paloh, bisa paham dan sengaja tak mau tahu adat istiadat kultur Jawa.
Apalagi, secara kesantunan dalam pemerintahan. Anies Baswedan, pengganti Jokowi, saat memimpin Kota Jakarta, banyak "mengabaikan" berbagai kebijakan pembangunan yang diletakan Jokowi. Ditambah "branded" Anies Baswedan, bukan orang Jawa asli. Pria keturunan Yaman ini dicap amat dekat dengan partisan pro politik identitas.
Nuansa politisi semacam Anies, konon dianggap bisa "membuyarkan" impian Jokowi, memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Tampaknya "klop" ketidak sukaan pemerintahan Jokowi kepada Surya Paloh, yang membangun poros koalisi perubahan.
Catatan jurnalistik saya sejak periode kedua kepemimpinan Jokowi, memetik kesan, tim Jokowi, mencurigai kubu Anies akan gagalkan IKN, yang telah menggunakan dana APBN cukup besar. Selain menarik beberapa investor swasta dan goverment asing .
Daya cium tim Jokowi, tampaknya tajam. Dalam koalisi Perubahan ada parpol PKS. Tak salah bila ada yang menyebut koalisi bentukan Surya Paloh, bukan kubu nasionalis. Saya menyebut koalisi pengusung Anies, kumpulan elite politik berwajah abu-abu. Ada Kelompok parpol nasionalis (NasDem dan Partai Demokrat) dan parpol berbau Timur tengah.
Hal yang tampaknya diperhitungkan tim Jokowi, ada Jusuf Kalla, saudagar yang berpolitik. Juga ada sejumlah petinggi FPI, seperti Rizieq Shihab. Potret persaingan makin kasat mata, kubu nasionalis murni dan kubu abu-abu.
Dengan gambaran versi saya, tak terlalu berdosa bila saat ini terjadi upaya menjepit Anies, dari berbagai sektor politik, ekonomi, akademik, agama dan kultural. Intinya Anies jangan lolos diputaran dua pilpres 2024.
Gambaran head to head babak final nanti cukup Prabowo-Ganjar. Orang Jawa bilang, Iki Podo bolodewe. Siapapun yang menang dalam putaran terakhir pilpres 2024, sami sami penerus pembangunan IKN. Bisa jadi nanti, ada kolaborasi memimpin lanjutan NKRI, pasca Jokowi, lengser dari jabatan presiden-Kepala Negara.
Makanya, setahun ini, saya menyerap ada strategi politik yang diterapkan tim Jokowi.
Tim Jokowi, ada jenderal jenderal pensiunan maupun yang masih aktif. Jenderal jenderal ini, termasuk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, yang kini Menteri pertahanan.
Mantan menantu penguasa Orba ini adalah seorang jenderal yang dikenal sebagai ahli strategi dan taktik dalam pertempuran. Juga ada Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjahitan. Selain dua jenderal mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko dan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto .
Deretan jenderal jenderal dalam tim Jokowi, masih punya keahlian strategi dan taktik pertempuran. Tentu pertempuran dalam kekuasaan politik praktis
***
Literasi yang saya baca mengenai keahlian strategi dan taktik berperang adalah pesan-pesan Sun Tzu, seorang jenderal dan filsuf China.
Sun Tzu banyak menulis tentang strategi perang. Menurut akal sehat saya, agaknya pesan Sun Tzu, tetap relevan dikaitkan baik strategi marketing maupun politik.
Maklum, pesan-pesan Sun Tzu banyak mempengaruhi sejumlah orang. Saya termasuk pembelajar buku ajaran Sun Tzu, dalam penerapan bisnis dan pemasaran koran.
David Brim, seorang penulis tentang bisnis dan pemasaran, menuliskan pesan Sun Tzu bidang bisnis.
"Strategi tanpa taktik adalah rute paling lambat menuju kemenangan.Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan." Ini pesan Sun Tzu yang diketahui pebisnis di dunia .
Menurut Brim, dalam bisnis, strategi Sun Tzu ada kaitannya dengan biaya rendah atau diferensiasi (niche).
Dan biaya rendah adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan seperti Walmart. Konon strategi ini selalu sejalan dengan peningkatan volume pelanggan dan penurunan biaya.
Maklum, hal ini melibatkan taktik seperti mengembangkan sistem untuk merampingkan operasi, memanfaatkan kekuatan skala ekonomi, sampai menurunkan biaya. Goalnya, untuk mendapatkan pelanggan baru melalui pengoptimalan konversi.
Juga diajarkan strategi diferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar tertentu. Antara lain menggunakan cara mengembangkan keunggulan kompetitif yang membedakan dari pesaing.
Ini strategi yang diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang.
Dalam pengamatan saya, strategi ini sangat dekat dengan politik praktis yang dilakukan "koalisi" Prabowo maupun Ganjar Pranowo.
Dua elite politik ini tampak punya tujuan jangka pendek membangun nasionalisme ke semua sektor. Juga terbaca tujuan jangka panjangnya, pemilih nasionalis maupun nasionalis relegi jangan dibajak koalisi Anies. Dan jumlah parpol yang berkoalisi dengan Jokowi, hanya minus NasDem. Ini menandakan tim Jokowi, leluasa mengatur dan merangkul jumlah pemilih nasionalis, nasionalis religi sampai etnis Jawa untuk memenangkan salah satu dari dua jago tim Jokowi, Prabowo atau Ganjar.
Merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang polarisasi di Pilpres 2024, ternyata tingkat masa pemilih calon presiden (capres) tidak terjadi polarisasi secara ideologis.
Hasil studi SMRC ini menginginkan agar negara diatur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hasil studinya menggambarkan rata-rata skor yang didapat 4,61. Ini menunjukkan masyarakat cenderung lebih pro kepada Pancasila.
Artinya, saat survei SMRC menggaris bawahi, masyarakat Indonesia tidak terbelah, ekstrem Islam atau ekstrem Pancasila. Di antara titik ekstrem Pancasila dan Islam, ada ruang kelabu di tengah yang mempertemukan dua kecenderungan itu.
Dinyatakan tanpa intervensi apa-apa, masyarakat kita moderat secara ideologis, walaupun moderatnya lebih cenderung pada Pancasila. Nah jelas.
Dan saat ini terdapat sembilan partai politik parlemen yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Enam parpol tetap memilih di blok Jokowi. Hanya tiga parpol yang "memihak" ke Anies.
Bisa jadi, Koalisi Kebangsaan alias koalisi besar yang mencalonkan Prabowo dan Ganjar, merupakan salah satu upaya menjepit Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mari kita tunggu. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
