Pengamat Politik Khoirul Umam

Defacto, KIB Sudah Bubar!

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di 2024. Peta politik posisi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bentukan Golkar, PAN dan PPP, dinilai tengah kritis. Ini usai PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs A. Khoirul Umam menyoroti nasib KIB terkini usai PPP mengambil keputusan sepihak mengusung Ganjar di 2024. Dia meragukan KIB saat ini masih solid.

"Statement elite Partai Golkar, PAN dan PPP yang mengklaim Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih solid Kamis (27/4), sebenarnya merupakan ekspresi panik akibat semakin terbukanya akar faksionalisme di internal KIB," kata Umam kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).

Umam menilai, sebagai sebuah koalisi, Golkar, PAN dan PPP seharusnya memiliki mekanisme baku dalam penentuan capres secara bersama-sama. Dia menyebut sangat tidak lazim jika ada salah satu dari ketiga partai itu yang menentukan capresnya sendiri.

 

Tanda Bubarnya Koalisi

"Sangat tidak lazim jika ada partai anggota koalisi, mengatasnamakan kedaulatan partainya, lalu menentukan tokoh capresnya masing-masing dan secara terpisah-pisah. Secara teoretik, koalisi menghendaki adanya kerja sama berbasis kesepahaman, negosiasi dan kompromi, untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan kolektif," ucapnya.

"Jadi, jika ada partai-partai anggota koalisi yang bebas bergerak sendiri-sendiri, maka sejatinya itu menjadi pertanda koalisi gagal atau bubarnya sebuah koalisi," lanjut Umam.

 

Defacto KIB Bubar

Umam menilai KIB saat ini berada pada kondisi kritis. Bahkan mungkin, kata dia, secara de facto, KIB sudah bubar.

"Dengan kata lain, pasca manuver PPP yang secara terpisah mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, maka KIB sejatinya kini tengah berada dalam masa-masa kritis. Secara de facto, KIB sudah bubar. Namun secara de jure, merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani tiga pimpinan partai, maka KIB secara resmi akan dinyatakan bubar jika PAN dan Golkar memiliki pilihan capres yang berbeda dari PPP," ujarnya.

Umam lantas membahas kedekatan partai-partai di dalam KIB dengan capres-capres yang sejauh ini sudah hampir pasti maju. Dia menilai Golkar cenderung lebih condong ke Prabowo Subianto. Sementara, menurutnya PDIP tidak mungkin bersama dengan Golkar.

"PDIP sendiri tampaknya menyimpan resistensi terhadap Golkar jika hendak masuk ke dalam koalisinya mengusung Ganjar. PDIP menilai langkah Golkar yang sejak awal mensponsori KIB untuk mengusung Ganjar, sebagai 'cara yang tidak etis' secara politik, karena mendahului partai asal tokoh tersebut," kata Umam.

"Selain itu, statement sejumlah politisi Golkar yang menyerang PDIP agar tidak mendominasi dan mendikte dalam penentuan Capres ketika kedua partai berada di koalisi yang sama, merupakan sinyal kuat renggangnya hubungan PDIP dengan Golkar saat ini," imbuh dia.

Dia pun menarik pelajaran dari kondisi KIB saat ini. Umam menekankan koalisi akan terjebak ketidakpastian jika tidak didasari dengan platform yang jelas dan ketiadaan basis capres.

"Belajar dari perjalanan KIB ini, maka koalisi yang tidak dibangun di atas platform kerja sama yang jelas dan ketiadaan basis ketokohan capres yang jelas, akan menjebak koalisi dalam ketidakpastian, yang bisa berakhir pada gagalnya koalisi itu sendiri," tutur Umum. n erc/rmc

Berita Terbaru

KPK Kembangkan Kasus Maidi ke TPPU, Menantu hingga Sejumlah Pihak Swasta Diperiksa

KPK Kembangkan Kasus Maidi ke TPPU, Menantu hingga Sejumlah Pihak Swasta Diperiksa

Rabu, 23 Sep 2026 20:15 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 20:15 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Madiun nonaktif, Maidi kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai men…

Menantu Maidi Diperiksa 2,5 Jam, KPK Dalami Hubungan Keluarga dalam Pengembangan Kasus TPPU

Menantu Maidi Diperiksa 2,5 Jam, KPK Dalami Hubungan Keluarga dalam Pengembangan Kasus TPPU

Rabu, 23 Sep 2026 18:00 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 18:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Menantu Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Suliyati Dwi Safitri, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 2…

Patuhi Larangan ODL, Siswa SMPN 2 Tanggulangin Belajar Batik Tulis Khas Sidoarjo

Patuhi Larangan ODL, Siswa SMPN 2 Tanggulangin Belajar Batik Tulis Khas Sidoarjo

Rabu, 23 Sep 2026 16:57 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 16:57 WIB

SURABAYAOAGI.com, Sidoarjo - Pagi itu bak pengerajin batik yang sudah profesional para siswa siswi kelas SMPN 2 Tanggulangin Sidoarjo serempak menggelar…

Lewat Jaminan Sosial, Pemkab Lumajang Lindungi 15.188 Pekerja Rentan

Lewat Jaminan Sosial, Pemkab Lumajang Lindungi 15.188 Pekerja Rentan

Rabu, 23 Sep 2026 15:22 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Melalui jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, melindungi sebanyak 15.188…

Sekolah Nasional Terintegrasi, Langkah Terencana Akses Pendidikan Berkualitas di Situbondo

Sekolah Nasional Terintegrasi, Langkah Terencana Akses Pendidikan Berkualitas di Situbondo

Rabu, 23 Sep 2026 15:01 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas, dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya menghadirkan…

Pemkot Batu Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha, Perkuat Iklim Investasi Berkualitas

Pemkot Batu Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha, Perkuat Iklim Investasi Berkualitas

Rabu, 23 Sep 2026 14:48 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Guna memperkuat iklim investasi sekaligus memastikan modal yang masuk memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian dan…