SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sekitar seratusan mahasiswa yang menamakan dirinya aliansi Cipayung plus Lamongan yang tergabung dalam tiga elemen GMNI, HMI dan IMM, Senin (29/5/2023) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Bupati setempat, sebagai refleksi lahirnya reformasi yang sudah berumur 25 tahun, dan Hari Jadi Lamongan ke 454.
Gabungan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan itu, memulai aksinya dengan long march dari Lamongan Sport Centre (GOR), menuju gedung DPRD dan Pemkab Lamongan, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Lamongan.
Dalam aksinya, mahasiswa terus menyuarakan akan ketimpangan, dan kesewenang-wenangan terus terjadi. Bahkan Pemkab Lamongan masih dianggap belum mampu membawa rakyatnya sejahtera, bahkan sebaliknya, rakyat Lamongan semakin sengsara dengan jalan-jalan yang mayoritas masih rusak.
Mahfud Shodiq sebagai perwakilan DPRD Lamongan menandatangani pakta integritas yang berisi 8 tuntutan mahasiswa.
"Jalan rusak masih ada di mana-mana, belum ada penanganan secara optimal. Karena fenomena itu, kami menganggap masyarakat masih sengsara, dan pemerintah kurang cepat dalam bertindak dan menanganinya, sehingga kami menggugat program JAMULA yang hanya slogan," teriak Amir Mahfud Ketua GMNI Lamongan dalam orasinya.
Dalam orasinya selain menyebut jalan banyak yang masih rusak, banyak agenda Pemkab Lamongan yang masih dianggap berwacana tidak ada langkah yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini diperparah dengan fungsi DPRD yang terkesan tidak punya integritas dan kapasitas.
Ia lalu menyoroti fenomena banjir yang yang hampir setiap tahun hingga terjadi berbulan-bulan, tapi tidak ada penanganan konkret. "Berapa puluh tahun warga Bengawan Jero dilanda banjir, tapi pemkab Lamongan masih belum menemukan cara untuk mencegah banjir dan melakukan penanganan secara menyeluruh, kemana DPRD ini," ungkapnya.
Semua itu kata Amir panggilan akrabnya, karena masih belum ada kata seirama yang ditunjukkan oleh eksekutif dan legislatif dalam penanganan banjir. Tidak ada langkah konkret yang dilakukan Pemkab dan DPRD Lamongan dalam membawa daerahnya lebih baik," sebutnya.
Kondisi Lamongan yang dianggap masih tidak baik-baik itu, ia menyerukan DPRD untuk lebih berani dalam membela kepentingan rakyat Lamongan. "Dewan harus kritis dan berani, sebagai mitra kerja eksekutif dewan harus ada di barisan masyarakat bukan penguasa," harapnya.
Selain menggugat program JAMULA, gugatan penyelesaian tata ruang di Bengawan Jero terkait banjir tahunan, mahasiswa juga menuntut penyelesaian berbagai polemik mulai komersialisasi Pendidikan, cabut UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, dan berikan jaminan Pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan.
Dalam tuntutannya juga disebutkan agar Pemkab Lamongan mewujudkan reformasi birokrasi kesehatan, demi terpenuhinya pelayanan gratis tanpa diskriminasi di Kabupaten Lamongan. "Tentu perbaikan infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan," ungkapnya.
Mahasiswa juga menyuarakan agar petani mendapatkan jaminan subsidi pupuk, bibit, dan obat-obatan. Cabut dan batalkan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bangun industri Nasional di atas kemenangan Land Reform Sejati, sebagai syarat utama kemandirian serta kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia.
Usai menggelar orasi di depan gedung DPRD, para mahasiswa ini meminta ketua DPRD Lamongan untuk menandatangani pakta integritas yang isinya diantaranya apa yang disampaikan oleh bupati di media sosial atas keberhasilan itu hanya pencitraan saja, tapi fakta di lapangan masih cukup banyak program yang masih belum berjalan.
Meski ketua DPRD tidak hadir, namun para mahasiswa ini akhirnya ditemui oleh dua politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud Shodiq dan Burhanuddin. "Kami sebagai wakil rakyat tentu menerima saran dan kritikan dan tuntutan dari mahasiswa, setelah ini akan kami ke konfirmasi dinas-dinas terkait dengan tuntutan dan harapan seperti disampaikan oleh mahasiswa," ujarnya dan langsung menandatangani pakta integritas itu.
Usai aksi di depan kantor DPRD, mahasiswa akhirnya meneruskan aksinya di kantor Bupati. Di depan kantor bupati ini, mahasiswa tetap berorasi dan menyampaikan hal yang sama saat demo di depan kantor DPRD. Saat di kantor bupati ini, mahasiswa diterima oleh Sekda Moh Nalikan dan asisten Tata Pemerintahan M. Fahrudin. jir
Editor : Moch Ilham
