SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkit partainya pernah berhasil saat mendukung Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014. Kini Surya Paloh bilang parpolnya tak lagi dibutuhkan di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hubungan Paloh dan Jokowi saat ini tampak sudah pecah kongsi. Apakah ini semata keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 ?
Menurut Paloh, NasDem secara normatif sudah tidak diperlukan di dalam koalisi. Namun, kata Paloh, apa yang terjadi hari ini belum tentu sama dengan yang akan terjadi esok hari.
Menyimak pidato Paloh, dari sudut pandang etika dan logika politik, terasa terjadi pecah kongsi dalam Pilpres 2024. Surya Paloh merasa belum menyerah "dijauhi" Jokowi.
Bagaimana yang paling aman buat Surya Paloh?. Head to head dengan Jokowi, yang kini sedang berkuasa atau melakukan mediasi atau negosiasi seperti pecah kongsi dalam bisnis. Dalam bisnis, terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa bisnis seperti pecah kongsi.
Penyelesaiannya, dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.
Dua pihak yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur litigasi akan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Sedangkan untuk penyelesaian melalui non-litigasi akan dilakukan di luar pengadilan misalnya negosiasi, mediasi, arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) .
Saat terjadi konflik bisa melakukan negosiasi. Misal berdiskusi dengan kepala dingin. Ini untuk mencairkan suasana.
Dalam negosiasi hanya memerlukan dua pihak yang saling berperkara. Tentu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Negosiasi tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan apabila negosiasi dirasa tidak berjalan sesuai harapan, para pihak dapat menggunakan jalur mediasi. Pihak lain akan menjadi penengah atau mediator dengan menjadi pihak yang netral. Ini pecah kongsi dalam politik praktis.
Politik memang tidak mengenal kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan politik individu atau kelompok.
Sekokoh apa pun koalisi yang dibangun, diperkuat dengan penandatanganan kontrak politik antar elite politik, bila hanya didasari kepentingan strategis mereka yang berkoalisi tanpa didukung oleh ideologi dan program kabinet yang solid, akan hancur saat kepentingan politik yang mereka perjuangkan mulai tampak berbeda. Apalagi soal suka atau tidak suka, Surya Paloh calonkan Anies Baswedan, tanpa komunikasi dengan Jokowi.
Fenomena politik ini amat kasatmata. NasDem yang semula berada dalam koalisi partai-partai politik pendukung Jokowi, mendadak out.
Apa ini hanya karena perbedaan kepentingan politik terkait dengan posisi masing-masing atau ada sesuatu yang tidak terungkap di publik.
Hal nyata, kini hubungan NasDem, Surya Paloh dengan pemerintah mulai retak dan menjurus pada pecah kongsi.
***
Siapa diantara Surya Paloh dan Jokowi, yang dianggap melakukan pelanggaran? Apakah pecah kongsinya masuk ranah dugaan perbuatan melanggar hukum?.
Sayang di politik tidak ada lembaga Arbitrasenya. Mau tak mau, bila tak ada mediatornya, konflik antara Surya Paloh dengan Jokowi, bisa makin seru dan panjang. Apalagi saat apel siaga di GBK, Minggu lalu (16/7), Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024. Ini meski ia mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Ia menegaskan bahwa mencalonkan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan upaya dan niat baik untuk memperbaiki bangsa yang saat ini dia nilai munafik. Namun, kata dia, upaya dan niat baik itu acap kali disalahartikan.
"Insya Allah kita belum menyerah. Kita punya komitmen moral untuk mengusung presiden hari ini, tapi bisa saja niat baik kita disalahpahami," ujar Surya Paloh dengan nada suara yang bergetar di GBK, Minggu (16/7/2023).
Saya heran politisi sekelas Surya Paloh, bicara merebut kekuasaan pamer niat baik.
Dalam banyak kejadian perjuangan politisi seringkali labil. Umumnya hanya pada awalnya ia punya niat mulia untuk fokus membangun masyarakat. Namun di saat berhadapan dengan beragam fasilitas dan kenikmatan politik, banyak yang mulai putar haluan. Tak sedikit politisi yang hilang orientasi jangka panjangnya membangun masyarakat adil dan makmur. Contoh Jokowi yang awal awalnya menggaungkan gagasan revolusi mental, kini gagasan itu tak jelas hasilnya. Ini menunjukkan sulit bagi politisi mau membendung keinginan sesaat.
Surya Paloh, dalam pidato di apel siaga, tampak kegeramannya pada Jokowi. Ia sepertinya lupa Jokowi masih punya kekuasaan. Realitanya, seseorang yang punya kekuasaan otomatis ia masih dapat mengarahkan kendali sesuai dengan keinginan. Acapkali kebijakan yang diambil dapat menembus batas-batas keluarga, kelompok maupun etnis. Fenomena kekuasaan ini yang tidak muncul dalam pidato Surya Paloh, hari Minggu lalu.
***
Pidato Surya Paloh, gamblang, penyebab pecah kongsi dengan Jokowi, karena NasDem mencalonkan Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capresnya untuk pilpres 2024.
Nah, jelas, "gegerannya" soal pilihan capres 2024. Sosok Anies tak berkenan di hati Jokowi? Apa alasannya?
Dalam buku SBY yang berjudul "Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong", Jokowi, disebut Susilo Bambang Yudhoyono, tak suka Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Dalam buku berjudul yang memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam,
Presiden Jokowi dinyatakan hanya menghendaki dua pasang calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Tulisan SBY Ini tak lepas sangkaan figur Anies dianggap sebagai antitesa Presiden Joko Widodo.
Dengan "serangan" terbuka, tidak menutup kemungkinan pendukung Jokowi akan habis-habisan untuk menghalau jalan Anies.
Istilah berpolitik diterapkan. Termasum mencari-cari kekurangan dan kelemahan Anies ketika masih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.
Indikasi kekurangan Anies sudah dikorek dengan isu dugaan pelanggaran hukum pada penyelenggaraan Formula E. Juga Program Rumah 0 Rupiah.
Terbaru fasilitas "Jakarta International Stadium" (JIS) yang bakal jadi kandidat venue Piala Dunia U-17 2023.
Diluar kekurangan dan kelemahan Anies, nasib calon pemimpin bangsa, tetap ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Makanya pimpinan koalisi perubahan kini sibuk mendongkrak elektoral Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.
Dengan ungkapan "ketidak sukaan" pada Jokowi, besar kemungkinan Jokowi akan makin sengit mengerahkan kekuasaannya menjegal pencapresan Anies sebelum pendaftaran pilpres November 2023 mendatang. Harapannya hanya akan ada dua petarung di pilpres 2024 yaitu sama sama kroni Jokowi.
Kalau sudah begitu hubungan Jokowi, Surya Paloh dan SBY bisa lebih buruk. Arah dukungan Presiden Joko Widodo kemana akan menjadi penantian publik.
Pidato Surya Paloh di Apel Siaga Perubahan Nasdem yang bernuansa menampar Jokowi, apakah akan berpengaruh terhadap pilihan pemilih atau pendukung Jokowi pada Prabowo atau Ganjar, belum terjadi. Tapi dengan Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023 yang menunjukkan, tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 82%. Diatas kertas tipis Anies bila bisa nyapres 2024 menggerus pemilih Prabowo dan Ganjar. Maklum, angka tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo merupakan kepuasan kinerja presiden tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.
Hitungan saya, dari sudut pandang etika dan logika politik, besar kemungkinan Jokowi makin tidak kompromis terhadap NasDem dan Demokrat.
Alasannya, Jokowi sudah memperhitungkan pertarungan politik dalam pilpres 2024.
Jokowi, bisa berkelit ia tidak mau dianggap melanggar perjanjian dan melanggar hukum dengan Surya Paloh. Mengapa? Kongsi politik mereka tidak ada kontrak politik secara tertulis. Kalaupun ada kontrak politik, bisa jadi hanya temporal, tidak selamanya.
Secara hukum itu tak mengikat apa-apa, kecuali soal pantas dan tidak pantas di mata khalayak tertentu.
Saya menggaris bawahi memang benar politik memang tidak mengenal kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan politik individu atau kelompok.
Apalagi kongsi politik NasDem atau Surya Paloh, pernah berkoalisi tanpa didukung oleh ideologi. Maklum Jokowi, bukan pimpinan parpol. Menurut akal sehat saya, kalau kini kepentingan politik Surya Paloh dan Jokowi mulai berbeda ini wajar.
Ini karena politik juga tak terlepas dari suasana hati, emosi, perhitungan untung-rugi, atau pikiran-pikiran baru. Bahkan over-thinking.
Analisis saya, bila tahun 2024, Anies Baswedan, tetap nyapres, proyek IKN tak dijamin berlanjut. Akhirnya, Jokowi bisa susul SBY, bermasalah soal Hambalang dan Bank Century. Secara politik, Jokowi, bisa dipersoalkan oleh tiga parpol pengusung Anies Baswedan. Sebaliknya, capres terpilihnya, Prabowo Subianto, bisnis Surya Paloh bisa diobok obok. Maklum, Prabowo, loyalis Jokowi yang berlatarbelakang militer.
Beda dengan Ganjar Pranowo, yang dipilih rakyat jadi Presiden penerus Jokowi. Bisnis Surya Paloh bisa tidak diusik Ganjar. Artinya, dengan Ganjar sebagai presiden, Surya Paloh meski tahun 2024 keok, ia masih bisa bisnis sana-sini diluar proyek BUMN, BUMD dan apalagi pemerintah. Inilah politik pecah kongsi. Mereka yang kalah, mau tak mau harus menyerah.
Kecil kemungkinan ada negosiasi politik. Jumlah oposisi Jokowi hanya tiga, PKS, Demokrat dan NasDem. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
