SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - DPRD menyampaikan laporan Badan Anggaran (banggar) mengenai rancangan perubahan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 dalam rapat paripurna penting yang digelar Sabtu (12/08/2023) malam.
Dari hasil rapat tersebut, ternyata membuahkan hasil dengan ditandatangani nota kesepakatan bersama DPRD yang dibawahi langsung oleh sang ketua H. Usman dengan Pemkab Sidoarjo oleh Bupati Muhdlor.
“Saya tawarkan kepada pimpinan dan semua anggota. Apakah Rancangan KUA PPAS APBD 2023 disetujui?,” kata Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman. “Setuju,” jawab 45 anggota legislatif yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Sebelumnya pada rapat tersebut, Politikus PDIP Sudjalil, anggota Banggar memberikan paparan mengenai laporan dan target-target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2023 yang jadi fokus pembahasan dimana sebelumnya Pemkab Sidoarjo sudah menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2023.
Yang menarik dalam dokumen tersebut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 2,89 persen. Banggar menilai angka tersebut terpaut jauh dari capaian tahun sebelumnya. "Pada 2022 berhasil mencapai 7,53 persen," tandas Sudjalil.
Harapan Banggar, harusnya peningkatan ekonomi ada di semester kedua tahun ini. "Sebab aktivitas industri dan perdagangan pariwisata sudah kembali pulih. Sehingga akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Sudjalil juga menyebutkan bahwa transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan menjadi fokus dalam Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun ini.
Sementara tema pembangunan 2023 adalah peningkatan pelayanan publik, SDM, pembangunan kota, dan sistem transportasi yang mendukung produktivitas industri serta perdagangan.
Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah direncanakan naik sekitar 1,24 persen. Dari semula Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,8 triliun. Sementara belanja daerah diharapkan dapat mengalami peningkatan sebesar 1,99 persen. Dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. Pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar 10,02 persen.
Dalam rekomendasi yang diajukan oleh Badan Anggaran, terdapat serangkaian langkah penting yang disarankan. Utamanya adalah evaluasi terhadap target ekonomi makro. Selain itu juga penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan melalui program khusus serta upaya meningkatkan indeks reformasi birokrasi.
Saran lain yang diberikan termasuk pembangunan galeri UMKM, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta peningkatan fungsi ruang di Mal Pelayanan Publik. Selain itu, pihak legislatif dan eksekutif juga setuju untuk mengalokasikan anggaran bantuan keuangan umum untuk desa serta meningkatkan gaji dan honor guru TPQ.
"Untuk guru TPQ, dari Rp 350 ribu per bulan dinaikkan menjadi Rp 500 ribu per bulan dan pencairan tepat waktu," imbuh Sudjalil.
Rapat berakhir dengan kesimpulan, Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyambut baik hasil kesepakatan tersebut.
"Diharapkan program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana serta segera dibahas lebih lanjut oleh pihak legislatif," tutur Bupati Muhdlor. Hdk/hik/dsy
Editor : Desy Ayu
