SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tak gentar-gentarnya melakukan aksi kritis dan penuh keberanian, salah satunya dengan menantang para bakal calon presiden (bacapres) untuk datang ke kampusnya untuk melakukan aksi debat.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!' menantang Bacapres tersebut menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Oleh karenanya, momen tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Baca Juga: Unittrack Oruga, Monotrack Listrik Pertama yang Kokoh di Berbagai Medan
"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," jelasnya, Rabu (23/08/2023).
Dia merasakan kampanye-kampanye politik dan ucapan-ucapan politikus sudah semakin membosankan saja. Anak-anak tidak tertarik dengan lip service, politik identitas, serta pencitraan politik. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres.
Baca Juga: Gibran, Kaget Ganjar Pranowo Oposisi
"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," kata Melki.
Putusan MK yang melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan kampanye dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.
Baca Juga: Gibran, Kaget Ganjar Pranowo Oposisi
Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:
Sementara itu, pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. jk-07/dsy
Editor : Desy Ayu
