SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Akhirnya Ketua DPW Korwil Madura Sarkawi berkirim surat kepada Kapolres Sumenep, perihal, pemberitahuan unras kepada Kantor Pertanahan, Gedung DPRD dan Kantor Pemkab. Sumenep.
Surat tertanggal, 28 Agustus 2023 dengan Nomor : 33/ DPW-TMP/K./SMP-DPW/2023. Sudah resmi dikirim oleh ketua DPW Korwil Madura, Sarkawi bersama Ketua DPC Brigade 571 Kab. Sumenep, Moh. Ali
Saat ditemui reporter Surabaya Pagi, Sarkawi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Bapak Kapolres Sumenep, dan Kasat Intelkam, berikut Mastasek Pabian Kecamatan Kota, untuk menggelar Unras pada Kamis (31/8).
"Saya dari lembaga, DPW Korwil Madura, Brigade 571 Trisula macan Putih bersama DPC. Brigade 571 wilayah Kab. Sumenep, menyoal adanya TUKS di Kab. Sumenep yang dituding tidak jelas baik dari izin dan dugaan fiktif sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kab. Sumenep," katanya.
Ia juga menjelaskan digelarnya Unras itu karena merasa tidak puas dengan pernyataan sikap dinas pemerintahan di Kab. Sumenep, perihal adanya TUKS Gersik putih di pelabuhan Kalianget.
Bahkan setelah dilakukan mediasi bersama pada saat gelar materi perihal TUKS selalu berakhir dengan tidak jelas, karena pihak Dinas hanya menghimpun cerita bukan bicara data.
"Rapat digelar, hanya mengisi kursi kosong, bicara tanpa data, jadi yang ada hanya simpang siur saja, nanti saya kroscek dulu, nanti saya pelajari, selalu saja begitu, jadi tak ada titik temu, makanya lembaga sudah mengambil langkah agar publik tahu kerja pemerintahan di Kab. Sumenep," tudingnya.
Dalam hal ini kata Sarkawi, terkait keberadaan TUKS kepada pihak BPN lembaga hanya ingin menanyakan adanya dua sertifikat yang dikeluarkan BPN dituding bermasalah dan diduga telah memalsukan data dengan pihak-pihak terkait.
“Makanya, kita terus desak BPN itu dapat membongkar data lama, dan mengungkap siapa sindikat yang bermain di balik layar tersebut. Selain itu, kata Sarkawi, pihaknya bersama lembaga sebenarnya tak bermaksud untuk menggelar orasi di jalan, namun karena tidak adanya titik terang dari persoalan TUKS, jadi semua Tim dari lembaga bersepakat untuk menggelar unras,” kilahnya.
"Akhirnya kita bersama lembaga bersepakat menggelar Unras, setelah berkali-kali dilakukan mediasi selalu katanya bicara tanpa data, jadi Unras dilakukan dengan tujuan untuk saling mengingatkan antara kerja pemerintah dan masyarakat di Kab. Sumenep".
Dikatakan Sarkawi, Unras akan digelar dari tiga titik diantaranya Kantor BPN Sumenep, Gedung DPRD dan Gedung Pemkab. Sumenep, dengan Korlap Unras, Moh. Ali dan Rasidi, sementara itu juga kita membawa perwakilan dari lembaga se-Madura.
"Kita dari Perwakilan lembaga Brigade se-Madura dan tim simpatisan relawan kurang lebih 50 orang dengan perangkat Aksi, Megaphone dan spanduk"
Jadi kata dia, apa yang bisa kita lakukan jika jalan mediasi juga tak menemukan jalan keluar, mungkin dengan kita menggelar Unras dapat membantu kesadaran para elit pemerintahan untuk dapat membongkar data dan fakta kerja di lapangan. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
