SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta - Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta meminta untuk tidak membawa nama, lambang, serta fasilitas Nahdlatul Ulama (NU) ke dalam aktivitas politik jelang pemilu 2024.
Ketua Tanfidziyah PWNU DIY K. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor menegaskan bahwa jika ada yang menggunakan nama, lambang, dan fasilitas NU akan ditegur.
Baca Juga: Intimidasi Berdatangan, Cucu Pendiri NU Minta Pendukung AMIN Baca Hizib Nashor
"Kalau ada (membawa nama, lambang, dan fasilitas NU) akan kami ingatkan atau tegur," tegas Zuhdi. Senin (19/9/2023)
Berkaitan dengan hal tersebut Zuhdi mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi pengasuh pesantren berlatar belakang NU atau anggota NU untuk menyampaikan arah dukungan politiknya. Namun, tidak boleh ada penggunaan identitas NU.
"NU menggariskan apapun aktivitas politik jangan membawa lambang-lambang NU. Soal mau ke mana aspirasi warga monggo nggak masalah tapi jangan menggunakan fasilitas NU, lambang-lambang NU. Jadi silahkan bermain secara 'fair'," jelasnya.
Baca Juga: Bawaslu Jatim Ajak Warga NU Teladani Sosok Mbah Hasyim
Ketua Tanfidziyah PWNU DIY sebenarnya tidak heran jika banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas politik praktis tergiur membawa nama NU karena merujuk hasil survei lembaga tertentu jumlah warga NU hampir 60 persen dari umat Islam di Indonesia.
Survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Agustus 2023 menunjukkan jamaah NU naik signifikan dari 27 persen pada Agustus 2005 menjadi 56,9 persen pada Agustus 2023.
"Kalau hanya dikaitkan dengan salah satu parpol katakanlah PKB, PKB kan paling hanya 10 persen dari suara warga NU. Kalau kemudian diperkecil hanya di dalam satu partai maka yang lain seolah-olah bukan orang NU," kata Zuhdi.
Baca Juga: Harlah NU, Pj Ali Kuncoro Ajak Flashback Keteladanan Sosok Riyanto
Oleh karena itu, menurut Zuhdi, mencatut atau mengklaim nama besar NU untuk menggaet dukungan politik praktis pihak tertentu sama dengan mengerdilkan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
"Jadi NU jangan diperkecil dengan melihat NU dari segi organisasi politik karena banyak juga warga NU di Partai Golkar, PDIP, dan Partai Gerindra atau lainnya di mana itu kan semuanya harus dirangkul sebagai bagian dari warga NU," kata dia. yk-1/Acl
Editor : Redaksi
