Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, Diminta Advokat untuk Melakukan Hukum Lanjutan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Muhammad Siddik, SH,  saat ditemui reporter Surabaya pagi di kantornya, Jalan Trunojoyo 282 Gedungan Sumenep. SP/Ainur Rahman
Muhammad Siddik, SH,  saat ditemui reporter Surabaya pagi di kantornya, Jalan Trunojoyo 282 Gedungan Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pengacara asal Sumenep,  H. Muhammad Siddik, SH, MH, tuding Gubernur Jawa Timur melawan hukum.

Kepada Surabaya Pagi, Siddik selaku kuasa dari Alan Tjiptarahardja, SH, menjelaskan, jika perkara hukum atas tanah yang dibangun Gedung Rusunawa oleh Pemerintah Jawa Timur itu sudah jelas dimenangkan oleh Klain saya.

Dan putusan itu sudah dibacakan, oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya, artinya, perkara tanah yang dibangun Gedung Rusunawa oleh pemerintah Jawa Timur itu secara sah milik klien saya. Tegasnya

Menurut Siddik, setelah melewati perkara hukum sampai dikeluarkannya surat oleh Pengadilan negeri Surabaya dengan putusan pengadilan nomor : 62/Eks/2021/PN, sby. Jo. Nomor 682/Pdt.G/2014/PN Sby. Itu sudah membuktikan bahwa putusan perkara sudah dimenangkan.

Apalagi, diteruskan dengan Jo. Nomor 144/ PDT/ 2016/ PT. Sby.  Dan diteruskan dengan Jo. Nomor 2741 K/Pdt/ 2017, dengan berdasarkan surat putusan itu, saya bersama dengan tim advokasi mendesak agar Gubernur JawaTimur mengambil langkah cepat mengatasi permasalahan tanah milik warga. Tegasnya

" Desakan secara formal lewat surat kelembagaan saya, sudah dikirim ke Gubernur Jatim,  berharap ada kesepakatan sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Surabaya"

Namun ini menjadi hal yang lucu, pada saat putusan pengadilan Negeri Surabaya yang mengeluarkan putusan kemudian dilawan oleh Gubernur Jawa Timur, padahal semestinya pada saat putusan itu dibacakan semua pihak harus patuh kepada keputusan pengadilan.

" Ini menjadi lucu, ketika Gubernur Jawa Timur melawan putusan pengadilan Surabaya, yang sudah jelas dibacakan dan dilakukan proses hukum yang panjang sampai kepada ditetapkannya surat putusan.

Jadi, kata Siddik, Seharusnya pengadilan Negeri Surabaya yang sudah memutuskan apalagi dibacakan oleh pengadilan negeri, maka semua pihak wajib menerima atas putusan tersebut.

Kata dia, perkara hukum itu melalui proses panjang, jadi tidak serta merta melakukan perlawanan hukum seperti yang dikirim oleh pemerintah dengan surat melawan hukum. Ini benar-benar lucu Gubernur Jatim.

Sesuatu yang sudah ditetapkan dan dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Surabaya, malah ditantang untuk di lawan,  jadi kita lawan, karena kita memang sudah memiliki putusan pengadilan dan dimenangkan oleh klain saya.

" Saya sudah berniat baik, Gubernur diminta untuk menganggarkan ganti rugi, karena gedung yang dibangun rusunawa itu dibangun diatas tanah milik klain saya, dan sudah dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surabaya"

Jika niat baik saya dilakukan perlawanan secara hukum oleh Gubernur Jatim, maka tim saya akan lakukan somasi sesuai dengan surat keputusan pengadilan Negeri Surabaya, Pungkasnya. AR

Berita Terbaru

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik   ‎

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik  ‎

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menambah 4.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) setelah proyek penerangan jalan dengan skema …

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYA PAGI,Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari ) Ponorogo terus melakukan penanganan dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan (TP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional untuk membahas rencana kebijakan standardisasi kemasan rokok…

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Momentum Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Dr. Edy Herwiyanto di ganjar enam penghargaan…

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan mengantongi izin tertulis dari…

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi memulai pembangunan 9 proyek infrastruktur pengairan dengan total senilai Rp 5,4…