SURABAYAPAGI.COM, Makassar - Massa dari Forum Pemuda Demokrasi Makassar menolak tegas terkait dengan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel).
Baca Juga: Untag Surabaya: Tolak Politik Dinasti dan Intimidasi
Unjuk rasa ini ricuh dan membakar kendaraan becak motor. Massa juga membakar ban bekas dan membentangkan spanduk yang bertuliskan menolak politik dinasti di Indonesia.
Adapun massa menegaskan bahwa politik dinasti akan terjadi pada pemilu 2024 melalui judicial review yang berkaitan dengan pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan terkait batas usia capres-cawapres.
"Kita menuntut MK harus menolak dan cekal politik dinasti," kata koordinator aksi, Salim, Senin (16/10/2023).
Menurut Salim, pengujian pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Salim menjelaskan dinasti politik, mengacu pada praktik ketika anggota keluarga yang sama atau terkait secara dekat secara berulang kali menjabat dalam posisi politik atau pemerintahan.
"Ini bisa melibatkan jabatan seperti presiden, perdana menteri, gubernur, atau posisi politik lainnya. Praktik dinasti politik merusak prinsip- prinsip demokrasi dan meredupkan peluang bagi individu-individu yang tidak berasal dari keluarga politik untuk mengejar karir politik," jelasnya.
Ia juga menilai penurunan batas usia cawapres tersebut akan berdampak luas terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.
"Hal ini akan berdampak pada menguatnya dinasti politik pada rezim kepemimpinan Joko Widodo ke depan, mengingat bahwa dampak buruk dari penurunan batas usia cawapres tersebut," pungkasnya. ac
Editor : Redaksi
