SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Bulan Ramadhan penuh berkah hampir dirasakan oleh semua orang, dimana pekerja formal akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR), sedang pekerja informal berharap ada kenaikan omset usaha mandiri sebagai ganti THR-nya.
Namun tidak demikian dengan para pekerja informal semacam Pedagang Kaki Lima (PKL), yang tergabung di Organisasi Perkumpulan Pedagang Jalan Indonesia. (Pedalindo) Sidoarjo, yang mengeluhkan nasibnya terpuruk, ketika Pemkab Sidoarjo tanpa kajian Fisibility Study mengalihkan kegiatan para PKL Pedalindo dari pusat keramaian Alun Alun Sidoarjo ke daerah pinggiran jalan lingkar timur tepatnya lapangan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang keadaannya sangat sepi.
Lantas merasa nasibnya tidak diperhatikan dengan serius oleh Pemkab Sidoarjo, bahkan terkesan dibuang, para pedagang PKL Pedalindo ini larioi mengadukan nasibnya ke pihak Eksekutif untuk dengar pendapat (Hearing) di gedung DPRD Sidoarjo sehingga ada kebijakan yang adil dari pemerintah terkait pelaku usaha ekonomi kerakyatan ini.
"Hari pertama saja jualan sangat sepi bahkan merugi, bagaimana kita mampu menjalani usaha selama Bulan Ramadhan di area sepi ini, Kami meminta Perhatian dan kepedulian yang serius dari bapak ibu wakil rakyat di DPRD atas kelangsungan usaha ekonomi kerakyatan tingkat bawah ini." Keluh Junius Bram Ketua Umum Pedalindo saat menyampaikan penderitaannya di awal hearing di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (26/2).
Selanjutnya Junius Bram,sang Ketua Pedalindo ini menyampaikan dengan suara yang lebih lirih namun tegas. “Kami ini nggak kepingin neko-neko. Kami ingin agar perekonomian PKL binaan kami bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia mengatakan PKL Pedalindo menerima opsi pengalihan Pedalindo di MPP asalkan pemerintah memberi kepastian ruang hidup usaha dengan menggelar acara pemicu keramaian masa seperti event event semacam festival atau cermonial dari pemerintah sebagai pendukung giat bazar UMKM Pedalindo.
Bila pemerintah apatis hanya merelokasi pedagang PKL Pedalindo ke halaman MPP di kawasan Lingkar Timur, tanpa dibarengi euforia pendukung dari pemerintah, Bram tidak setuju ia mengusulkan opsi untuk kembali berjualan di kawasan CFD Alun Alun Sidoarjo atau kawasan CFD Ponti yang sudah berjalan 11 tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, yang memimpin rapat hearing tersebut mendengarkan semua keluhan para pelaku usaha kecil Pedalindo tersebut dengan seksama, lantas membagi bola pertanyaan dan pendapat ke beberapa OPD yang menaungi giat usaha para PKL ini.
Mengapa giat Car Free Day (CFD) di Ponti berikut para pedagang Pedalindo di Pindahkan ke alun alun, Kepala Dinas Perhubungan/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Budi Basuki, mengingatkan aspek hukum. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Ia menegaskan penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas wajib berizin kepolisian. “Kalau dikembalikan ke Ponti, akan bertentangan dengan undang-undang,” katanya.
Budi, menyarankan penataan UMKM dilakukan dalam rangkaian CFD resmi yang telah mengantongi izin Polda Jawa Timur, terutama di Jalan Ahmad Yani dan sekitar Alun-Alun.
Namun cak Nasik merespons dengan pendekatan humanis. “Ngomong penegakan aturannya ya kudu ditegakno kabeh. Tapi musuh wong cilik ya kudu luwes juga,” ujarnya.
Ia mengingatkan 11 tahun aktivitas PKL Pedalindo di Ponti berjalan tanpa konflik hukum berarti. Selain itu, Ia meminta diskusi teknis digelar cepat di internal OPD terkait, agar Ramadan tidak berlalu dalam ketidakpastian.
Ruang sidang di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo yang semula panas beradu argumen antara Legislator dan Eksekutif pelan pelab terasa adem, tatkala para wakil rakyat ini membela tuntutan perwakilan 10 orang pengurus dari Ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari Pedalindo.
Di tengah perdebatan pasal dan perizinan, satu hal mengemuka. UMKM PKL CFD ini bukan menjadi angka statistik. Mereka wajah-wajah yang menggantungkan harapan pada tiga jam pagi setiap Minggu.
Jika negara atau Pemkab hadir dengan regulasi yang adil dan empati yang nyata, maka pasar rakyat bukan ancaman, melainkan denyut ekonomi yang menjaga Sidoarjo tetap hidup.
Di akhir hearing, DPRD Sidoarjo memutuskan dalam rekomendasinya meminta Pemkab menghentikan relokasi PKL Pedalindo (Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia) di lokasi halaman MPP (Mall Pelayanan Publik) Lingkar Timur, memilih opsi kembali ke CFD (Car Free Day) Alun-Alun atau Ponti, yang disampaikan melalui hearing terbuka ini.
“Rekomendasi DPRD dari hasil hearing ini kami meminta kepada Pemkab untuk menutup kegiatan PKL CFD di MPP selama Ramadan,” ujar Abdillah Nasih Ketua DPRD.
Ia menilai keluhan sepi pembeli dan kerugian tidak boleh diabaikan. Cak Nasik, sapaan akrabnya, ketua dewan ini kembali menawarkan dua opsi konkret. “Hasil rekomendasi DPRD ada dua opsi bagi PKL Pedalindo untuk kembali berjualan, yaitu kembali ke Ponti atau ke CFD Alun-Alun,” katanya.
Ia menegaskan dan menekankan serius agar pemerintah wajib hadir melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penyangga ekonomi daerah. hdk
Editor : Redaksi
