SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Satu per satu bangunan mangkrak yang menjadi tanggungan Pemkot Pasuruan bakal terselesaikan. Salah satunya, gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang sejak putus kontrak lima tahun silam tak terurus. Pemkot Pasuruan harus mengucurkan dana miliaran rupiah untuk menuntaskan proyek tersebut.
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi di Dinas PUPR Kota Pasuruan Uung Maf’udi Dja’far menyebut, proyek itu sebenarnya tinggal melanjutkan struktur yang sudah jadi.
Baca Juga: Mobil Kijang Tertabrak KA, 4 Orang Tewas
Apalagi, dari pekerjaan dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar, sebagian besar tanggungan pelaksana tinggal menyelesaikan sarpras di luar gedung.
”Sedangkan untuk pekerjaan di dalam gedung sendiri hanya 43 persen. Selebihnya, pekerjaan di luar seperti paving, pagar, dan sarpras lain,” kata Uung.
Hanya saja, memang ada beberapa bagian bangunan yang perlu dibenahi. Karena kondisi existing setelah putus kontrak 2018 lalu, memang belum rampung sepenuhnya.
Baca Juga: Tambah Jam Kunjungan Pasien, RSUD Bangil Tambah Inovatif
Pihaknya juga sudah menakar bagian-bagian gedung yang sudah rusak dan perlu perbaikan. ”Beberapa yang sudah rusak perlu diganti. Seperti atap, galvalum, kusen, keramik. Termasuk tangga karena menyangkut dengan kekuatan strukturnya,” ujar Uung.
Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah meminta pelaksana memanfaatkan waktu dua bulan yang tersisa secara maksimal. Kendati sampai saat ini, progress pekerjaan masih tercatat surplus dari target rencana sebesar 5 persen. Menurut Farid, pelaksana masih perlu menambah pekerja. Mengingat saat ini, cuma 20 pekerja.
”Harus ada percepatan dengan menambah tenaga pekerja. Apalagi yang dikerjakan tidak satu kesatuan. Sehingga, sangat memungkinkan dikerjakan secara bersamaan agar tidak saling menunggu satu sama lain,” katanya.
Baca Juga: Dinas PUPR Kota Pasuruan Adakan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program PTSL
Ia juga menyinggung lingkungan sekitar gedung yang akan dijadikan pusat pengembangan sektor UMKM tersebut. Menurutnya, pemerintah masih perlu menyediakan semacam ruang terbuka hijau. Agar lingkungan lebih asri.
”Ini masukan kami bagi pemerintah karena dalam RAB pekerjaan ini tidak ada. Maka ke depan kami usulkan agar ada penghijauan di sekitar gedung,” tutupnya. ris
Editor : Desy Ayu
