SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menurut Mahfud MD, baru dirinya yang bersuara terkait korupsi di pemerintahan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md mengakui korupsi di Indonesia merajalela. Mahfud menyinggung penegakan hukum yang jelek dan harus diungkap oleh pemerintah.
Mulanya Mahfud mengatakan bahwa dirinya disentil dan dianggap diam terhadap korupsi yang merajalela. Mahfud menegaskan dirinya tidak diam dan sudah bersuara.
"Ada yang bilang begini, sentilan, penegakan hukum dan korupsi di Indonesia merajalela. Lalu ada orang bilang, 'Lho, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, kenapa diam saja?' Saudara, justru saya tidak diam, makanya saya ngomong," kata Mahfud saat seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Rabu (29/11/2023).
Tutupi Kondisi Korupsi Indonesia
Mahfud menuturkan banyak yang menutupi kondisi korupsi Indonesia yang merajalela saat ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut hanya dirinya yang berani bersuara.
"Coba Saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya? Nggak ada, semuanya ditutup-tutupi. Negara ini baik. Malah yang ngomong ditangkap. Cari Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun '73, apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Tidak ada, saya yang berani ngomong itu," tuturnya.
"Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan. Dan saya juga yang bertindak," lanjutnya.
Transaksi Janggal di Kemenkeu
Mahfud kemudian memaparkan sejumlah kasus korupsi yang terbongkar usai dirinya bersuara, mulai dari kasus Asabri hingga transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Mahfud menyebut sepanjang sejarah tidak pernah ada Menko Polhukam yang menyelesaikan kasus korupsi selain dirinya. "Saudara, coba dicari di catatan, sejarah ketatapemerintahan, apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus korupsi, nggak ada," ucapnya.
Penegakan Hukum Jelek di pemerintahan
Mahfud menyampaikan penegakan hukum yang jelek di pemerintahan harus disampaikan oleh pemerintah sendiri. Dia menyebut hal itu tidak bisa disembunyikan.
"Ya karena musim kampanye, itu kan penegakan hukum di Indonesia jelek, lalu orang bilang Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud, berati Pak Mahfud dong yang nggak bisa. Ya ndak begitu saya ngomong, dan saya umumkan bahwa itu terjadi di pemerintahan kita, dan kalau mau membersihkan ini harus dikatakan oleh pemerintah sendiri nggak bisa disembunyikan," imbuhnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
