Tuntut Pertanggungjawaban Presiden Jokowi

Mahasiswa Medan Gelar Aksi Mimbar Rakyat Menolak Politik Dinasti

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menyelenggarakan aksi mimbar rakyat di Taman Makam Pahlawan, Jl SM Raja Medan, pada Selasa sore (12/12/2023).
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menyelenggarakan aksi mimbar rakyat di Taman Makam Pahlawan, Jl SM Raja Medan, pada Selasa sore (12/12/2023).

i

SURABAYA PAGI, Medan- Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menyelenggarakan aksi mimbar rakyat di Taman Makam Pahlawan, Jl SM Raja Medan, pada Selasa sore (12/12/2023).

Dalam aksi damai ini, mereka menyoroti dan menolak politik dinasti yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, sambil menuntut pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Aksi mimbar rakyat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh mahasiswa, antara lain Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sumut (KAMMI) Sumut, Wira Putra; Ketua Umum Badko HMI Sumut, Abdul Rahman; Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, Tarmizi; Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin; serta Ceperianus Gea dari Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut Nad.

Dalam orasinya, Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, menyoroti kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia.

Fokus utamanya adalah terkait undang-undang omnibus law yang dianggap merugikan jutaan pekerja dan buruh. Wira Putra juga mencermati penunjukan putra kandung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024.

Ia menyebut hal ini sebagai fenomena pertama di dunia di mana seorang presiden yang masih berkuasa menunjuk anaknya sebagai wakil presiden. Kelompok mahasiswa yang dikenal sebagai Kelompok Cipayung Plus di Sumut menyatakan Jokowi sebagai musuh bersama dalam unjuk rasa ini.

Para pemimpin mahasiswa, seperti Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara Tarmizi, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara Kamaluddin, dan Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut Nad, turut menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti.

Mereka menilai bahwa politik dinasti melanggar konstitusi, merusak tatanan demokrasi, bahkan dianggap lebih buruk daripada rezim Soeharto. Dalam pernyataan sikap mereka, para mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pemimpin mahasiswa juga mengkritik kegagalan Jokowi dalam memberantas korupsi dan nepotisme di Indonesia, dengan banyak menteri kabinet Joko Widodo yang terlibat kasus korupsi. Mereka menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban atas proyek politik yang dianggap gagal di seluruh Indonesia.

Aksi ini juga mengajukan permintaan agar TNI dan Polri tetap netral dalam arus situasi politik dinasti. Setelah orasi selesai, peserta aksi meninggalkan Taman Makam Pahlawan dengan tertib.jk

Berita Terbaru

Ratusan Runner Ponorogo Ikuti UNIDA Gontor Fun Run 6,3 K, Syiar Sehat Jasmani 

Ratusan Runner Ponorogo Ikuti UNIDA Gontor Fun Run 6,3 K, Syiar Sehat Jasmani 

Sabtu, 11 Jul 2026 10:11 WIB

Sabtu, 11 Jul 2026 10:11 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kawasan Jalan HOS Cokroaminoto, tepatnya di depan Toko La Tansa, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dipadati ratusan pelari pada Sabtu…

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…