SURABAYAPAGI, Surabaya - Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Timur hingga dengan 30 November 2023, secara umum menunjukkan pergerakan yang positif dan optimal.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur, Taukhid, mengungkapkan dalam kegiatan konferensi pers APBN KiTa Regional Jatim, di GKN Surabaya, Kamis, (28/12/2023), bahwa pergerakan kinerja APBN mengalami perbaikan dengan salah satu capaian Surplus hingga 86,44 persen senilai Rp111,90 triliun. Dimana, dari target surplus sebesar Rp129,45 triliun.
Ia juga menyebut tren positif ini disebabkan oleh kinerja Pendapatan Negara yang tercatat hingga 30 November 2023 mencapai 87,55 persen, sebesar Rp223,33 triliun yang terkontraksi secara persentase dan nominal masing-masing sebesar 7,35 persen (yoy) dan 0,91% (yoy).
Meski demikian, Taukhid mengaku besaran kontraksi ini jauh menurun dibandingkan kontraksi yang terjadi pada bulan sebelumnya yakni Oktober 2023. Apabila secara persentase masing-masing mencapai 9,47 persen (yoy) dan 1,35 persen (yoy).
"Hampir semua pertumbuhan terjaga positif. Terutama belanja cukup baik, dapat kita dilihat dari berbagai lembaga mulai belanja pegawai, barang, modal, maupun bantuan sosial," kata Taukhid.
"Tapi tetap perlu diwaspadai penurunan pertumbuhan pendapatan sampai dengan akhir tahun," sambungnya.
Sementara, untuk kinerja belanja negara, Taukhid menyebut bahwa hingga 30 November 2023 telah mencapai 88,69 persen atau senilai Rp111,43 triliun dan terus mengalami pertumbuhan sampai dengan akhir November 2023 secara persentase dan nominal masing-masing 2,18 persen (yoy) dan 0,24 persen (yoy).
Selain itu, dari sisi realisasi pendapatan atau penerimaan perpajakan mencapai Rp 99,31 triliun atau sebesar 97,45 persen dari target Rp 101,91 triliun. Yang mana, apabila dilihat dari nominal tumbuh senilai 3,22 persen (yoy) yang juga ditopang oleh pertumbuhan positif PPN mencapai 14,68 persen.
Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 6,99 triliun atau 142,58 persen dari target sebesar Rp 4,91 triliun.
Namun, pada realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hanya mencapai 82,85 persen atau senilai Rp 117,02 triliun dari target yang senilai Rp 141,27 triliun. Hal ini mengalami penurunan dari target sebesar 5,75 persen.
Menurut pria yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur ini, menyebut salah satu penyebab penurunan karena pemerintah telah menghapus target atas dua objek cukai yakni, cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 untuk merevisi Perpres Nomor 130 Tahun 2022 mengenai perincian APBN 2023.
"Ini dikarenakan telah dihapuskan pendapatan cukai dari plastik, yang bisa mencapai Rp 600 miliar dan MBDK target Rp 1,9 triliun. Kalau ditotal mencapai Rp 2,5 triliun," paparnya.
Kendati demikian, menyongsong Tahun anggaran 2024, Taukhid berserta jajaran perwakilan Kemenkeu Jatim dan pihak terkait optimis dapat melampaui target yang telah ditetapkan meskipun dua objek itu telah ditiadakan.
"Ya, tetap harus optimis. Kami akan mencapai target kalau bisa 100 persen hingga akhir tahun," pungkasnya dengan penuh semangat.
Perlu diketahui, perkembangan ekonomi Jatim pada triwulan ketiga ini cukup signifikan. Diantaranya PDRB Jatim tercatat mencapai Rp754,47 triliun (ADHB) atau Rp469,31 (ADHK), tumbuh 1,79 persen (q-to-q), 5,02 persen (c-to-c), dan 4,86 persen (y-on-y).
Sedangkan, investasi di Jatim mencapai Rp39,78 triliun tumbuh sebesar 24,59 persen (q-to-q). Selaras dengan itu, total ekspor November mencapai US Dollar 2,11 miliar dengan presentase kenaikan 0,73 persen (m-t-m).*** Ain
Editor : Redaksi
