.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hingga akhir tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 383.920 jiwa. Atau dalam tiga tahun terakhir sejak 2020-2023, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa menekan hingga 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa.
"Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023," kata Khofifah, Gubernur Jatim yang pada 13 Februari 2024 nanti akan mengakhiri jabatannya, Rabu (3/1/2024).
Keberhasilan menekan angka kemiskinan esktrem ini juga peran dari Dinas Sosial Jatim, yang dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu mengimplementasikan 15 program prioritas untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Jatim bisa menurun drastis se Indonesia.
Hal ini diakui juga oleh Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, saat ditemui Surabaya Pagi, Rabu (3/1/2024). Restu menilai, pencapaian ini adalah hasil komitmen kuat dalam menjalankan 15 program prioritas untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang digaungkan oleh Gubernur Jatim.
"Ini adalah langkah strategis ibu Gubernur melalui Dinsos Jatim guna mempercepat penurunan kemiskinan," ungkap Novi, dari keterangan yang diterima Surabaya Pagi, Rabu, (3/1/2024).
Novi menyebut, Ke-15 program prioritas Dinsos Jatim yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk penyandang disabilitas berat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengembangan kewirausahaan bagi eks penerima manfaat (PM), penanganan kemiskinan ekstrem, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok.
Kemudian ada juga buffer stock atau penyediaan bantuan berupa alat bantu dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, Jatim Social Care (JSC) sebagai percepatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Jatim.
Selanjutnya program pembentukan shelter bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau perlakuan salah, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam UPT, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi Terpadu Manajemen (ATM) Pasung.
Selain itu ada, Sistem Informasi Manajemen Pemulangan Orang Telantar yang Terintegrasi dan Teredukasi (Simlontar Rek), penguatan relawan sosial, dan terakhir penanganan bencana baik pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana.
"Di samping itu, ada juga program penurunan kemiskinan ekstrem berupa pemberian bantuan sosial untuk usaha ekonomis produktif," kata Novi.
"Jadi untuk setiap penerima manfaat bantuan kemiskinan ekstrem mendapatkan bantuan sebesar Rp1,5 juta. Putaran I tahun 2023 alokasi bantuan ini sebanyak 3000 penerima manfaat," imbuhnya.
Faktor Pertumbuhan Ekonomi Jatim
Sebelumnya, Gubernur Khofifah mengungkapkan turunnya angka kemiskinan di Jatim dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 sebesar 1,79 persen atau di atas nasional dan tertinggi se-Jawa.
Selain itu dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 yang 5,49 persen.
Penurunan kemiskinan di Jatim juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur yang telah terealisasi untuk 8.941 UMKM dengan subsidi bunga.
Melalui program tersebut pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman tiga persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan.
Selain itu selama setahun terakhir Gubernur Khofifah gencar memberikan bantuan usaha yang telah diterima oleh 6.478 pelaku usaha ultra mikro dan mikro senilai Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta dengan pembiayaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) provinsi setempat. ain/rmc
Editor : Moch Ilham
