SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa (Kemendes) telah mengalokasikan sebagian Dana Desa (DD) untuk program bantuan sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Di tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa (Pemdes) Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, telah mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 198.800.000, untuk kegiatan pelaksanaan bansos BLT-DD, yang disalurkan kepada 53 KPM selama 12 bulan, dengan rincian total sebanyak 636 KPM.
Baca Juga: Warga Sidoarjo Minta KPK Segera Tahan Gus Muhdlor
Namun ironisnya, anggaran yang seharusnya disalurkan kepada 636 KPM tersebut, diduga sebanyak 87 KPM telah digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal itu terlihat dalam data yang dihimpun Surabaya Pagi, dari aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) milik Kementerian Desa (Kemendes), bahwa Pemdes Wonoayu telah menyalurkan BLT-DD sebanyak 549 KPM, dengan rincian penyaluran, yakni, bulan Januari 53 KPM, Februari 53 KPM, Maret 53 KPM, April 53 KPM, Mei 53 KPM, Juni 53 KPM, Agustus 53 KPM, September 43 KPM, Oktober 41 KPM, November 41 KPM, sedangkan untuk bulan Desember tidak terdapat laporan penyaluran.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa (Sekdes) Wonoayu, Yusri Fanani, membenarkan bahwa, Pemdes Wonoayu, di tahun anggaran 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 198.800.000 untuk pelaksanaan penyaluran BLT - DD. Anggaran tersebut telah disalurkan kepada 53 KPM selama 12 bulan, dari bulan Januari - Desember.
Baca Juga: H-2 Lebaran, Volume Sampah di TPA Jabon Naik Hampir 100 %
"Anggaran untuk BLT-DD tahun 2021 sebesar Rp 198.800.000 mas. Dan itu sudah kami salurkan kepada 53 KPM selama 12 bulan," ucap Yusri Fanani, saat ditemui wartawan Surabaya Pagi, diruang kerjanya, Senin (15/1/2024)
Sekdes Yusri, juga menjelaskan, sebelum bantuan disalurkan, digelar rapat musyawarah desa (musdes) bersama RT, RW, BPD, dan perangkat desa setempat. Tujuannya, menerima masukan terkait data warga yang sudah menerima bantuan maupun belum. Pemdes ingin memastikan tak ada dobel bantuan. Sehingga, keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan dana desa ini telah melalui beberapa proses.
Baca Juga: Proyek Miliaran Tak Transparan, Anggaran Desa Penambangan Diduga Diselewengkan
‘’Dan jumlah KPM itu diputuskan dari hasil rapat,’’ jelasnya. jum
Editor : Moch Ilham
