Agar Bantuan Tepat Sasaran, Pemdes Ketimang Gelar Musdesus BLT-DD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Musdesus  penetapan calon KPM BLT-DD di pendopo kantor desa Ketimang Kecamatan Wonoayu. SP/Jum
Musdesus  penetapan calon KPM BLT-DD di pendopo kantor desa Ketimang Kecamatan Wonoayu. SP/Jum

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pemerintah Desa (Pemdes) Ketimang, Kecamatan Wonoayu, menggelar  musyawarah desa khusus (Musdesus) penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana - desa  (BLT- DD)  tahun 2024.

Musdesus digelar di pendopo kantor desa setempat pada, Selasa (23/1/ 2024), dihadiri  lembaga desa, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, bhabinkamtibmas, serta bhabinsa desa setempat tersebut telah menetapkan bahwa bansos BLT-DD akan disalurkan kepada 52 KPM.

Kades Ketimang, Haji Abdul Wahab mengatakan bahwa, daftar calon KPM yang  diperoleh dari hasil pendataan di tiap wilayah RT dan RW  tersebut selanjutnya divalidasi dalam musdesus, harapannya agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bansos lain, yakni  bansos PKH, BPNT, kartu prakerja, atau lainnya.

"Bansos ini, kami prioritaskan bagi warga miskin yang belum pernah menerima bantuan pemerintah, tentunya sesuai regulasi yang dianjurkan pemerintah pusat," ujar Abdul Wahab, saat ditemui Surabaya Pagi, di kantornya, Rabu (24/1/2024).

Menurut dia,  kelayakan calon KPM yang diajukan pada musdesus telah diatur oleh pemerintah,  melalui surat edaran Bupati Sidoarjo. Namun, untuk menentukan warga yang masuk kriteria dibutuhkan  pendapat dari  masing-masing ketua RW dan RT setempat.

"Bukan hanya memandang dari kondisi fisik, namun harus juga dilihat bagaimana keseharian keluarga yang akan ditetapkan untuk  menerima bansos ini," jelasnya.

Tak hanya itu, Kades Abdul Wahab juga menerangkan bahwa, kriteria keluarga yang layak menerima bansos BLT-DD di desanya tersebut, misalnya tidak seimbangnya antara kebutuhan sehari-hari dengan sumber pendapatan yang diterimanya. 

"Kalau ada keluarga besar, kemudian ternyata pendapatannya tidak ada, sementara kebutuhan yang harus ditanggung juga besar, maka ini yang kami  diprioritaskan," tegasnya. jum

Berita Terbaru

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…