SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ternyata denyut keresahan pelaksanaan demokrasi pilpres 2024 merembet ke Surabaya. Senin (5/2/2024) hari ini, sejumlah akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan menggelar deklarasi bersama untuk menegaskan pentingnya pemeliharaan etika republik dalam tatanan negara Indonesia. Gerakan moral Unair dan Unesa ini mengikuti gerakan yang sudah lebih dulu yakni Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) dan sejumlah kampus negeri di sejumlah kota besar di Indonesia.
Dalam aksi itu mereka memotret ada pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik yang tengah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, khususnya yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Para akademisi Surabaya ini menyuarakan keprihatinan terhadap upaya-upaya yang dapat menggeser prinsip-prinsip saat ini, termasuk indikasi penggunaan fasilitas negara dan aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral.
"Kami menyaksikan berbagai pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan," ungkap Prof. Dr. Ramlan Surbakti, seorang profesor ilmu politik dari Unair kepada Surabaya Pagi, Minggu, (4/2/2024).
Gerakan ini juga menyoroti upaya yang terindikasi mengubah aturan syarat mendaftar calon presiden dan wakil presiden, serta ketidaknetralan kepemimpinan pemerintah dalam pilpres 2024.
Mereka menegaskan bahwa prinsip republik harus dijaga, dan pemimpin republik seharusnya tidak memihak kepada salah satu paslon, terutama jika terdapat indikasi pertalian kekeluargaan.
Senada juga disampaikan perwakilan dari keluarga besar Unair, Airlangga Pribadi. Kepada Surabaya Pagi, Airlangga menekankan bahwa gerakan ini bukan sekadar ikut-ikutan dengan kampus lain, melainkan respons terhadap persoalan penyelenggaraan negara yang membutuhkan koreksi dan evaluasi.
"Sebetulnya gerakan ini bukan soal ikut-ikutan dengan kampus lain yang sudah bergerak. Dalam prosesnya kita tahu kesadaran bahwa telah terjadi persoalan dengan penyelenggaraan negara kita yang membuat kondisi Republik Indonesia ini tidak baik-baik saja," ujar Airlangga, Minggu, (5/2/2024).
"Kami dari Keluarga Besar Unair kemudian sampai pada titik temu cara pandang yang sejalan terkait dnegan problem ini. Akhirnya kami sepakat menyatakan sikap pada moment yang disepakati esok hari (Senin, 5 Februari 2024, red)," imbuhnya.
Lanjut pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR, gerakan ini lahir dari keprihatinan anak bangsa terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah melancarkan aksi anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka untuk naik menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.
"Presiden seharusnya tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi, dan bebas KKN," ungkapnya.
Kendati demikian, gerakan ini diharapkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan serius koreksi dan evaluasi yang disuarakan oleh masyarakat sipil dan akademisi Unair. Selain itu, mereka menekankan pentingnya sikap yang konsisten untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik elektoral dan menunjukkan independensi dengan tidak berpihak pada paslon tertentu, terutama yang memiliki hubungan kekeluargaan.
"Goals dari gerakan kami ini agar Presiden RI mempertimbangkan kembali koreksi dan evaluasi yang diserukan oleh kalangan Masyarakat sipil dari akademik Unair sendiri dan menyudahi pemelencengan dari etika republik.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyebutkan kedepan Presiden bisa konsisten untuk tidak menggunakan fasilitas dan program negara bagi tujuan politik elektoral dari kepentingan paslon tertentu. Serta menunjukkan independensinya dengan menjaga marwah negara untuk tidak berpihak pada salah satu paslon. Apalagi ada paslon yang merupakan bagian dari keluarganya.
Sikap Rektor Unesa
Sementara, menyikapi gejolak dinamika politik di kalangan akademisi hingga memunculkan pernyataan sikap dari sejumlah kampus negeri di Indonesia, membuat Rektor Unesa Prof Nurhasan menekankan bahwa dirinya meminta agar seluruh kampus di seluruh Indonesia ikut menjaga pemilu yang damai, aman dan menghindari memecah belah.
Hal ini dilakukan Prof Nur Hasan dengan lima poin yang dia beberkan dalam deklarasi yang ia utarakan pada Forum Rektor Indonesia, pada Sabtu (3/2/2024) kemarin.
"Intinya kami sebagai kampus dan akademisi, untuk tetap menjaga kondusifitas Pemilu tahun ini. Maka itu kemarin kita deklarasikan bersama Forum Rektor se Indonesia, mbak," ujar Prof Nurhasan, kepada Surabaya Pagi.
Ia juga mengaku, fenomena yang muncul di kalangan akademisi sejauh ini masih normal-normal saja.
"Selama ini saya menganggap, tidak ada yang melanggar, semua normal-normal saja, semua berkomitmen untuk Indonesia yang lebih bagus," ucapnya.
Deklarasi tersebut mencakup lima poin, di antaranya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai, menolak upaya provokasi, bersama-sama menangkal berita hoax, menghargai perbedaan pilihan, dan menekankan bahwa kampus bukan tempat memecah belah.
Diantaranya yang Pertama, Mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
Kedua, Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang menciderai pesta demokrasi.
Ketiga, Bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat menggangu jalannya Pemilu 2024.
Keempat, Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani, dan tidak golput. Masyarakat harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
Kelima, Kampus bukan tempat memecah belah, sebaiknya kampus menjaga kondusifitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, aman dan damai. ain/rmc
Editor : Moch Ilham
