SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sivitas akademika Universitas Airlangga (UNAIR) gelar aksi protes atas praktek lemahnya demokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (05/02/2024).
Aksi yang mengatasnamakan "UNAIR Memanggil" itu turut hadiri oleh beberapa guru besar (Gubes). Namun, rektor UNAIR Prof Nasih, tak nampak dalam kegiatan itu. Dalam orasinya, Guru Besar Sosiologi FISIP UNAIR, Prof. Hotman Siahaan, mengecam praktek pelemahan demokrasi yang terjadi pada Pemilu 2024.
Dimana, pernyataan sikap ini mencakup empat poin kritis antara lain, yang pertama tentang pelemahan demokrasi, UNAIR mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, mendesak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik kelanggengan politik kekeluargaan.
Kedua, Prof Hotman juga mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati hak-hak sipil dan politik warga, serta kebebasan berbicara dan ekspresi. "Karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa," ujar Prof Hotman, Surabaya, Senin (05/02/2024).
Kemudian yang ketiga, Prof Hotman menuntut penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi, kecurangan, kekerasan, dan mengutuk politik uang. "Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warga negara," paparnya.
Serta yang poin keempat, Prof Hotman turut menggarisbawahi soal intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik di Perguruan Tinggi, menegaskan perlunya menjaga rasionalitas dan kritisisme para civitas akademika di Perguruan Tinggi.
"Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalisme dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik," jelasnya.
Selain itu, Prof Hotman menyatakan bahwa ini hanya seruan moral, bukan tindakan politik praktis. "Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan politik praktis, seruan ini adalah bingkai pemerintahan ini bisa menjalankan proses demokrasi, itu semangat kami," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan tentang dua martir UNAIR, Bimo Petrus dan Herman, mahasiswa FISIP yang menjadi korban kekejaman orde baru. "Kami mengingatkan pada masyarakat, kami di kampus ini pernah mengalami kekerasan, oleh penguasa pada saat itu," tukas pengajar di UNAIR itu.
Serta yang terakhir, Prof Hotman kembali menekankan bahwa pernyataan ini bukan atas nama institusi UNAIR, melainkan individu-individu yang merasa terpanggil untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap situasi negara.
Kritikan ini sebagai bentuk semangat moralitas dan pengingat akan kekerasan masa lalu, memperkuat posisi UNAIR sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Ain
Editor : Desy Ayu
