Presiden Jokowi tak Ragu Lantik AHY Sebagai Menteri ATR/BPN, Gantikan Hadi Tjahjanto dan Titipkan 3 Pesan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu (21/2/2024) kemarin resmi diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden Jokowi tak ragu memberikan jabatan tersebut kepada AHY.
Pelantikan digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2024).
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto saat masih menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyebut Jawa Timur sarang mafia tanah terbesar kedua di Indonesia. Urutan pertama Riau.
Hadi juga mengungkapkan berdasarkan hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah. Menurutnya wilayah paling banyak mafia tanah ada di Riau, Jawa Timur, Medan, Lampung.
"Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung," terangnya.
Ia kemudian menjelaskan di kawasan ini kerap ditemui mafia tanah karena terdapat banyak tanah yang hanya bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha). Akibatnya banyak oknum dapat membuat kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih.
Satgas Anti Mafia Tanah
Sebelum dilantik menjadi Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi menggelar pertemuan dengan Satgas Anti Mafia Tanah Jawa Timur di kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur di Surabaya, Rabu (31/1/2024) lalu.
Dalam acara tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto memberikan penghargaan dan menyematkan pin emas kepada unsur Satgas Anti Mafia Tanah diantanya Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Totok Suharyanto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati.
Dalan gelar dengan Satgas Anti Mafia Tanah di Jatim, Hadi mengungkap beberapa modus yang umum dilakukan kelompok mafia tanah, seperti pemalsuan sertifikat hingga patok tanah.
Semua modus tersebut dapat diminimalkan dengan penerapan PTSL serta pendataan bidang tanah secara elektronik.
Sinergi Satgas Mafia Tanah
Hadi menyebut ada empat tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh kelompok mafia tanah di Jatim telah diselesaikan.
Total risiko kerugian yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 792.440.882.000.
Dalam kasus tersebut, penegak hukum telah menetapkan 15 orang tersangka.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, berkat sinergi Satgas Mafia Tanah dari semua unsur, yaitu kepolisian, TNI, Pemprov Jatim, dan Kejaksaan.
"Ini bukti bahwa jika ego sektoral dihilangkan maka yang senang adalah masyarakat bawah," jelas Hadi.
Sertifikasi Broker Properti
Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong mengungkapkan, sertifikasi broker properti bermanfaat untuk menghadang mafia tanah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, salah satu anggota dari mafia tanah adalah broker properti yang tidak bersertikat.
Hadi Tjahjanto pernah menjelaskan mafia tanah saat ini banyak yang bekerja sama dengan oknum aparat lembaga pemerintah. Termasuk di antaranya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum polisi, oknum jaksa, atau pun oknum hakim.
"Sekarang modusnya itu ada, tapi kan ada mafianya, ada pemainnya, ada oknumnya. Oknum itu yang kita identifikasi adalah anggota dari BPN sendiri," jelas Hadi dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2023, Rabu (12/7/2023) yang lalu.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, menekankan masalah pertanahan di Indonesia bukan hanya penuntasan 126 juta bidang tanah yang mesti diregistrasi. Namun, kata dia, AHY juga mesti membereskan organisasi internal di ATR/BPN.
Tiga Pesan Jokowi
Jokowi menitipkan tiga pesan kepada AHY. "Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN, yang pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Jokowi juga meminta hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon. Menurutnya banyak pihak yang masih belum terealisasi HGU-nya.
"Yang kedua target untuk HGU (hak guna usaha) carbon trading, yang berkaitan dengan PP, itu segera diselesaikan karena banyak yang ingin masuk," kata Jokowi.
Terakhir, Jokowi juga meminta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperbanyak. Dia berharap AHY bisa menyelesaikan semua itu.
"Yang ketiga berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk PTSL harus bisa kita selesaikan, saya rasa itu," pungkasnya.
Pesan Hadi Tjahjanto
Tak ketinggalan pesan yang paling penting dari Hadi Tjahjanto, ialah menyangkut mafia tanah. Hadi Tjahjanto, menekankan, penyelesaian mafia tamah menjadi fokus utama ATR/BPN. Hadi juga mengingatkan AHY agar tak perlu takut dengan mafia tanah.
"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama. Gebuk mafia tanah! Nggak usah takut!," kata Hadi.
Sementara AHY bilang untuk melawan mafia tanah yang bakal dilakukan adalah menghadirkan kepastian hukum, dalam hal ini hukum di bidang pertanahan. Sebagai menteri, AHY bilang dirinya bakal menegakkan semua aturan yang berlaku tanpa pandang bulu.
"Yang jelas, kita ingin untuk hadirkan kepastian hukum, kita perlu yakinkan agar semua taat hukum, jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita secara terbuka dan tertutup melawan hukum," beber AHY usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan pihaknya bakal memihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat kesulitan untuk menggunakan tanahnya sendiri. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
