SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Mendalami dugaan adanya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sejumlah partai politik (parpol) dari berbagai parlemen mengajukan Hak Angket untuk menyelidiki kasus kejanggalan tersebut.
Namun, baru-baru ini Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap jika partainya tidak memiliki kepentingan untuk ikut dalam pengusulan Hak Angket di DPR. Pihaknya, lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.
AHY menambahkan sikap Partai Demokrat tidak ikut terlibat nantinya dalam proses pengajuan Hak Angket di DPR bukan karena partai yang dipimpinnya sudah masuk ke pemerintah.
Pasalnya, AHY melihat secara rasional Prabowo-Gibran bisa dikatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan angka yang signifikan, dibanding calon lain. Kalaupun ada penggelembungan suara, kata dia, pastinya akan tidak sama dengan surat suara dan DPT yang dimiliki KPU. Disatu sisi, AHY menghormati langkah PDI-P dan partai lainnya ingin mengajukan Hak Angket yang merupakan hak konstitusional.
"Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi dari KPU. Tetap bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres ini sudah Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar. Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya.
Diketahui, partai yang mendorong adanya Hak Angket adalah PDI Perjuangan. Kemudian Partai NasDem, PKS dan PKB yang tergabung di koalisi perubahan ikut mendukung adanya hak Angket.
Sebelumnya, Ganjar mengusulkan supaya parpol pengusung paslon Ganjar-Mahfud MD, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dengan parpol pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PDI-P sendiri menilai penggunaan hak angket DPR sebagai langkah penting untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut rencana itu masih dibahas secara internal.
Adapun di tubuh PPP, justru muncul permintaan dari Majelis Kehormatan PPP kepada DPP PPP untuk tidak ikut mengajukan hak angket. Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur menyebut hak angket tidak diperlukan karena dikhawatirkan memicu perpecahan di masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan akan menampung saran dari Ketua Majelis Kehormatan tersebut.
Di Koalisi Perubahan, ketiga parpol pendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kian solid mendukung hak angket. Seusai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Anies Baswedan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/02/2024), Paloh menegaskan, pihaknya mendukung wacana hak angket yang diajukan Ganjar untuk mengusut indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Sementara itu, kembali lagi, melihat di lapangan terkait fenomena Pemilu 2024, lebih lanjut, AHY mengakui dalam pertempuran politik akan menyisakan kelompok yang kecewa, marah karena belum bisa mencapai targetnya.
Akan tetapi dalam Pilpres 2024, secara rasional hasil penghitungan sementara sudah menempatkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat yang unggul, dengan margin yang besar. AHY juga menilai tidak ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh.
"Saat ini yang terbaik adalah kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine, karena agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-Pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," ujar AHY. jk-04/dsy
Editor : Desy Ayu
