Pengamat Prediksi PKB dan NasDem Berpeluang Sama dengan PPP
Baca Juga: Prabowo tak Nyatakan Jamin Kebebasan Pers, Cuma Pengetahuan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya usai Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden.
"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Beberapa anggota PPP yang berada di Sekretariat Jl Diponegoro Menteng, optimistis Sandiaga Uno,yang kini Ketua Bappilu PPP, gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. "Pak Sandiaga berpengaruh terhadap kekuatan partai. Kalau beliau mengisyaratkan bergabung ke pemerintahan selanjutnya usai Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden, pengurus lain insya Allah Samina wa athona," kata seorang kader PPP di Sekretariatnya, Selasa (27/2). Ia menyebut banyak pengurus partai yang duduk di DPR
masih reses. Dan yang lain, kita masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara, karena kita ingin lolos ke Senayan," tambah rekannya.
Masih Pandangan Pribadi Sandiaga
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) menyebut pernyataan Sandiaga, masih merupakan pandangan pribadi Sandiaga.
"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," kata Rommy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Paslon nomor urut 2 itu diprediksi meraup suara 57-58 persen dan akan menang pilpres satu putaran. Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, sandiaga dan partainya PPP, mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Bergabung dengan Pemerintahan Baru
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini menuturkan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.
"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia," tambah Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Isyarat Sandiaga itu sepertinya dipahami oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, yang eks Ketum PPP. Monoarfa, mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan program makan siang gratis besutan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Dia menyebutkan bahwa Jokowi menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar 2,48%-2,8%.
Defisit tak Terlampau Jauh
Jokowi, katanya, dalam sidang kabinet paripurna, meminta Kementerian/Lembaga menjaga agar defisit APBN 2025 tak terlampau jauh dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer-nya antara 2,48%-2,8%. Dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5%-1%," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Komentari Program Makan Siang
Monoarfa mengamini bahwa program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menjadi pembahasan dalam sidang kabinet tersebut.
Suharso mengatakan, pemerintah melakukan pembahasan mengenai rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi acuan penyusunan APBN 2025.
Baca Juga: Anies Akui Prabowo, Keluarga Intelektual Terpandang
"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih," imbuh Menteri Bappenas.
Nasdem -PKB Berpotensi Gabung
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai partai Nasdem dan PKB berpotensi besar gabung koalisi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan menang versi quick count.
Apalagi, kata Arifki, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sebagai upaya membangun koalisi pasca Pilpres 2024.
"Terbuka kemungkinan Nasdem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang," ujar Arifki dalam keterangannya, kemarin.
Sejauh ini, kata Arifki, kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden belum didukung oleh kekuatan partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang belum sampai 50% (hasil pemilu 2024). Karena itu, kata dia, wajar jika Prabowo-Gibran juga harus mencari partai lain untuk bergabung agar menguasai kekuatan mayoritas di parlemen.
"Karena secara tidak langsung Prabowo-Gibran tentu ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen," tandas dia. n erc/jk/jm/rmc
Editor : Moch Ilham
