400 Polisi Diterjunkan Untuk Amankan Proses Rekapitulasi Suara di KPU Surabaya

author Lailatul Nur Aini

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kantor KPU Kota Surabaya. SP/ AINI
Kantor KPU Kota Surabaya. SP/ AINI

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Polrestabes Surabaya mengerahkan 400 personelnya untuk mengawal dan mengamankan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, pada Rabu (28/02/2024).

Demi kelancaran proses tersebut, personel polisi akan bertugas dalam dua shift, menjaga kantor KPU hingga sidang pleno selesai.

Diketahui, pada shift pertama pukul 08.00-20.00 WIB, kemudian shift kedua pukul 20.00-08.00 WIB.

AKBP Wibowo Kabagops Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa skema pengamanan telah dirancang dengan teliti, membagi area sekitar kantor KPU menjadi tiga ring.

"Jadi kita bagi di tiga tahapan pemeriksaan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan KPU juga siapa-siapa saja yang boleh masuk itu sudah kita pegang datanya. Mulai dari saksi parpol, petugas bawaslu hingga media," kata Wibowo, di Surabaya, Rabu, (28/2/2024).

Diketahui, pada ring pertama berada di dalam gedung, ring kedua di dalam pagar, dan ring ketiga mengawal area luar gedung. 

Selain itu, Wibowo juga telah melakukan analisis potensi gangguan yang mungkin terjadi selama proses rekapitulasi, seperti protes dari saksi partai politik dan kelalaian penyelenggara.

Pihaknya juga sudah melakukan analisa berbagai potensi yang bakal menyebabkan suasana sidang pleno rekapitulasi suara menjadi tidak kondusif.

"Nah ini akan coba kita komunikasikan terus supaya semakin ke depan proses sidang pleno lancar," tandasnya. 

Perlu diketahui, KPU Kota Surabaya akan memulai rekapitulasi tingkat kota pada hari ini pukul 09.00 WIB hingga selesai. Ain/dsy

Berita Terbaru

Perkuat Kesenian Reog, Ponorogo Dukung Barongan Blora Jadi ICH Extension UNESCO 

Perkuat Kesenian Reog, Ponorogo Dukung Barongan Blora Jadi ICH Extension UNESCO 

Jumat, 16 Okt 2026 19:11 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 19:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, PONOROGO-Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam pengusulan…

67 Juta UMKM, Sertifikasi SNI Masih Minim, DPR RI Soroti Keterbatasan Anggaran BSN

67 Juta UMKM, Sertifikasi SNI Masih Minim, DPR RI Soroti Keterbatasan Anggaran BSN

Jumat, 16 Okt 2026 18:32 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 18:32 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Rendahnya cakupan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tantangan d…

Kirab Enam Tumpeng Raksasa Warnai Haul ke-61 Mbah KH Moh Syafi’i di Pongangan

Kirab Enam Tumpeng Raksasa Warnai Haul ke-61 Mbah KH Moh Syafi’i di Pongangan

Jumat, 16 Okt 2026 16:09 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 16:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Tradisi dan gotong royong kembali berpadu dalam peringatan Haul ke-61 Mbah Kiai Haji (KH) Mohammad Syafi’i dan para sesepuh Desa Pon…

Bupati Sumenep : Warnai Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep Dengan 111.111 Kali Al-Waqi'ah

Bupati Sumenep : Warnai Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep Dengan 111.111 Kali Al-Waqi'ah

Jumat, 16 Okt 2026 14:57 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 14:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep mengkolaborasikan peringatan Hari Santri 2026 dan Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep dengan gerakan…

Emil Dardak Pastikan Pengurus Demokrat Jatim Tuntas Akhir Oktober, Pelantikan November

Emil Dardak Pastikan Pengurus Demokrat Jatim Tuntas Akhir Oktober, Pelantikan November

Jumat, 16 Okt 2026 11:23 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan penyusunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim periode 2…

Kejari Madiun Ingatkan Kades: Dana BKK Desa Bukan Uang yang Bisa Dikelola Semau Sendiri

Kejari Madiun Ingatkan Kades: Dana BKK Desa Bukan Uang yang Bisa Dikelola Semau Sendiri

Jumat, 16 Okt 2026 11:19 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 11:19 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mengingatkan kepala desa agar tidak sembarangan mengelola Bantuan Keuangan Khusus (BKK) D…