SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Buntut dari dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum DPRD Kota Surabaya 2024, EXCO Partai Buruh Kota Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BAWASLU Provinsi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu, (6/3/2024).
Sekitar 200 massa aksi yang terdiri dari anggota serikat pekerja, pedagang pasar tradisional, penghuni rusun, serta warga dari berbagai kalangan turut serta dalam aksi ini.
"Aksi kali ini, dimulai dari depan Kantor KPU Kota Surabaya, kemudian bergeser ke Bawaslu Jatim dan titik terakhir di Kejati Jatim," kata Nuruddin Hidayat, selaku Ketua Exco Partai Buruh Surabaya, Rabu, (6/3/2024).
Lanjut Nuruddin, aksi massa ini menyampaikan aspirasi mereka agar KPU Kota Surabaya menghentikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan suara.
Sebelumnya, telah terjadi protes saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gunung Anyar dan Bulak, namun KPU Kota Surabaya tetap melanjutkan rekapitulasi tanpa mengindahkan protes tersebut.
Atas tindakan tersebut, pihaknya mengecam sikap pasif dari Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan dan meminta agar mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan sementara rekapitulasi di Kecamatan yang bermasalah.
"Seharusnya Bawaslu Kota Surabaya dapat mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan sementara rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya untuk Kecamatan yang terindikasi bermasalah," papar Nuruddin.
"Atau setidaknya pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya dapat membuka formulir model C hasil (plano) untuk sama-sama menyandingkan data yang ada dalam SIREKAP dan C Hasil Salinan milik para saksi," sambungnya.
Ia juga menyebut, bahwa pihak Exco Parta Buruh telah mempunyai bukti berupa foto C HASIL (plano) dan D Hasil Kecamatan yang menunjukkan adanya penggelembungan suara.
Diketahui, telah ditemukan penggelembungan suara per TPS di kecamatan Gunung Anyar yang berkisar 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) suara untuk peserta pemilu tertentu atau CALEG tertentu.
"Kami mencurigai para penyelenggara pemilu di Kota Surabaya turut terlibat dalam penggelembungan suara peserta pemilu atau oknum Caleg," ungkapnya.
Oleh sebab itu, EXCO Partai Buruh melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu ini kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
"Demi menjaga marwah demokrasi, kami mendesak BAWASLU Provinsi Jawa Timur bersama Sentra GAKKUMDU yang termasuk di dalamnya Kejaksaan Tinggi Jatim (Kejati) dapat menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Partai Buruh secara profesional, transparan, dan akuntabel," papar Nuruddin.
Aksi demonstrasi ini juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pemeriksaan dan sidang etik terhadap penyelenggara pemilu di Kota Surabaya yang dinilai tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berintegritas.
"Dengan adanya aksi demonstrasi ini, diharapkan pihak-pihak terkait bisa mengambil langkah tegas untuk menjamin integritas dan kejujuran dalam proses pemilu. Demi menjaga demokrasi yang berintegritas, adil, dan transparan bagi seluruh rakyat Kota Surabaya," tandasnya. Ain
Editor : Moch Ilham
