PPP Tuding Sirekap Buat Kegaduhan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyinggung data anomali di Sirekap KPU. Ia meminta PSI menghitung bersama data anomali.

"Ini problemnya bukan saya, bukan PPP, bukan PSI, ini problemnya di Sirekap yang membuat kegaduhan, tinggal dihitung saja, dipersentase, lebih banyak siapa data-data yang anomali itu," ucap Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, kemarin.

"Meski itu sekali lagi itu akibat ketidakakuratan data, ini problemnya kan Sirekap. Dihitung saja berapa banyak yang anomali menimpa PPP dan yang menimpa mereka (PSI) itu," lanjut

PPP mengajak PSI sama-sama menghitung siapa yang lebih banyak mengalami anomali data di Sirekap KPU. PSI meminta tak dibanding-bandingnya.

 

Tanggapan Ketua Bawaslu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah turun ke beberapa daerah untuk melakukan verifikasi. "Kita verifikasi ke lapangan, misalnya di Cilegon, terselesaikan. Ada di media sosial kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," ujarnya.

Berdasar pemaparan pengawas pemilu kecamatan, dugaan penggelembungan suara itu disebabkan oleh sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU yang tidak akurat. "Setelah kami lacak, ternyata Sirekap yang tidak presisi membaca angka," tuturnya.

Bagja kembali menekankan, basis yang digunakan dalam rekapitulasi adalah dokumen fisik, bukan Sirekap. "Yang perlu kita lihat itu data di formular C hasil," katanya.

Jika sudah diperbaiki, kenapa suara dalam Sirekap masih tinggi? Bagja mengaku belum mengetahui. Namun, dia meminta KPU untuk segera melakukan penyesuaian terhadap kekeliruan itu.

 

Tanggapan Ketua KPU

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, dalam proses rekapitulasi, basis yang digunakan adalah form C hasil TPS. Dokumen itu bisa disaksikan semua saksi paslon dan partai. "Kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, yang kita gunakan ukurannya adalah form C hasil," jelasnya.

Dengan demikian, proses penghitungan perolehan semua partai berlangsung terbuka. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…