Politisi Muda Demokrat Mereaksi Politisi Gaek Golkar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan tak ada partai yang didirikan untuk menjadi partai oposisi. Ia menganggapnya sebagai kecelakaan lantaran kalah saat pemilu.

Beda dengan Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia tak sepakat dengan pandangan JK.

"Partai-partai politik memiliki kedaulatan, beroposisi atau di pemerintahan adalah pilihan bukan kecelakaan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

 

Sikap Oposisi Bagi Herman

Herman mengatakan sikap oposisi oleh parpol didasari idealisme. Dia mengungkit sikap partainya yang berseberangan dengan pemerintah hingga sembilan tahun.

"Beroposisi itu adalah idealisme. Demokrat selama sembilan tahun beroposisi karena idealisme dan pembelaan terhadap masyarakat," katanya.

Herman mengklaim partainya tetap fokus melayani rakyat saat menjadi oposisi pemerintah, utamanya saat pandemi COVID merebak.

"Pada waktu ketat-ketatnya COVID-19, Partai Demokrat juga banyak berbuat untuk rakyat dalam membantu penanganan COVID dan dampaknya," kata dia.

 

Punya Wewenang dan Kekuasaan

JK sebelumnya menyebut semua partai politik didirikan memiliki tujuan yang sama, yakni punya wewenang dan kekuasaan. JK mengatakan tak ada partai yang didirikan untuk menjadi partai oposisi.

"Dalam politik, dalam pemilihan, semua tujuan partai politik itu dia ingin memiliki wewenang dan kekuasaan," kata JK dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, Kamis (7/3).

"Tidak ada semua partai politik yang didirikan (ingin) menjadi oposisi," jelasnya.

Oleh sebab itu, JK menilai bagi partai politik, oposisi merupakan sebuah kecelakaan. Karena tujuan dari partai politik, bagi JK, adalah berperan sebagai pemerintah.

"Oposisi itu kecelakaan karena tidak menang. Ia jadi oposisi, ini kecelakaan," katanya.

 

Oposisi Bagi PKS

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 JK, soal oposisi merupakan kecelakaan karena tak menang dalam Pemilu.

Mardani menyebut menjadi oposisi tak kalah mulia dengan koalisi pemerintah.

"Buat PKS, oposisi itu pilihan, dan sama mulianya dengan koalisi. Selama dasarnya untuk membela dan melayani rakyat," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Mardani mengatakan sikap PKS menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah akan diputuskan oleh Majelis Syuro. Dia mengatakan oposisi adalah pilihan perjuangan. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…