Kemunduran Demokrasi era Jokowi, Habis Disorot Para Profesor UGM, Kini Ekonom Faisal Basri

author Erick Kresnadi Koresponden Jakarta

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ekonom Faisal Basri menyoroti kemunduran Demokrasi era Jokowi.
Ekonom Faisal Basri menyoroti kemunduran Demokrasi era Jokowi.

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ekonom Faisal Basri menyatakan, sekarang banyal yang mingkem, dan malu membicarakan demokrasi di Indonesia.

Faisal mengutip data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Demokrasi Indonesia berada di urutan 63 dunia pada 2014. Saat ini, Indonesia ada di urutan ke-87.

"Jokowi saat jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi," kata Faisal dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis tadi (14/3).

Merujuk V-Dem, Faisal menyebut indeks demokrasi Indonesia terjun bebas dalam setahun terakhir. Skor demokrasi Indonesia turun dari 0,53 menjadi 0,36.

 

Demokrasi Indonesia Lebih Buruk
Dengan torehan itu, demokrasi Indonesia lebih buruk dari beberapa negara tetangga. Faisal menyoroti angka demokrasi Indonesia yang semakin mendekati nol.

"Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati nol! Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste," ujarnya.

Salah satu yang disoroti Faisal Basri adalah langkah Jokowi melemahkan institusi-institusi demokrasi. Jokowi juga disebut mencampuradukkan pemerintah dengan pelaku bisnis.

"Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan. Pak Harto enggak," katanya.
Sebelumnya, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan kritik soal demokrasi era Jokowi, melalui "Petisi Bulaksumur".

 

Pelanggaran etik di MK
Para guru besar menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro membacakan petisi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). erc/rmc

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …