Kemunduran Demokrasi era Jokowi, Habis Disorot Para Profesor UGM, Kini Ekonom Faisal Basri

author Erick Kresnadi Koresponden Jakarta

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ekonom Faisal Basri menyoroti kemunduran Demokrasi era Jokowi.
Ekonom Faisal Basri menyoroti kemunduran Demokrasi era Jokowi.

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ekonom Faisal Basri menyatakan, sekarang banyal yang mingkem, dan malu membicarakan demokrasi di Indonesia.

Faisal mengutip data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Demokrasi Indonesia berada di urutan 63 dunia pada 2014. Saat ini, Indonesia ada di urutan ke-87.

"Jokowi saat jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi," kata Faisal dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis tadi (14/3).

Merujuk V-Dem, Faisal menyebut indeks demokrasi Indonesia terjun bebas dalam setahun terakhir. Skor demokrasi Indonesia turun dari 0,53 menjadi 0,36.

 

Demokrasi Indonesia Lebih Buruk
Dengan torehan itu, demokrasi Indonesia lebih buruk dari beberapa negara tetangga. Faisal menyoroti angka demokrasi Indonesia yang semakin mendekati nol.

"Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati nol! Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste," ujarnya.

Salah satu yang disoroti Faisal Basri adalah langkah Jokowi melemahkan institusi-institusi demokrasi. Jokowi juga disebut mencampuradukkan pemerintah dengan pelaku bisnis.

"Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan. Pak Harto enggak," katanya.
Sebelumnya, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan kritik soal demokrasi era Jokowi, melalui "Petisi Bulaksumur".

 

Pelanggaran etik di MK
Para guru besar menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro membacakan petisi di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). erc/rmc

Berita Terbaru

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

SURABAYAPAGI.com – TULISAN kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban. Ketika pasrah datang, ketika putus asa menyelimuti, hanya sebutir semangat y…

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Agnez Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Reacher Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform…

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

SURABAYAPAGI.com – WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan jemaah umrah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 juta orang. Satu …

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan persoalan…

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk segera melaporkan profil hutang pemerintah pada pelaksanaan APBN 2025. Pasalnya, laporan…

PEJABAT PAJAK TERSANGKA, MENKEU BELA DIRI

PEJABAT PAJAK TERSANGKA, MENKEU BELA DIRI

Jumat, 21 Agu 2026 01:14 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terseret kasus manipulasi ekspor…