Pj Bupati Jombang Diminta Tak Tebang Pilih, Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Mamin Satpol PP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi Satpol PP.
Ilustrasi Satpol PP.

i

SURABAYA PAGI, Jombang - Tidak tepatnya realisasi anggaran makanan dan minuman (mamin) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, terus menggelinding.

Praktisi hukum, Solikin Rusli menilai jika Pj Bupati Jombang harus bisa bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan anggaran mamin di Satpol PP.

"Pj Bupati Jombang punya kewenangan yang sama dengan Bupati definitif. Komitmen yang bagus tapi terhambat oleh organisasi birokrasi, yang orang-orangnya tidak bisa mendukungnya. Maka harus segera diselidiki, ada masalah apa di internal pemerintahan," kata Solikin, Sabtu (30/3/2024).

Meski Pj Bupati Jombang sudah mengeluarkan instruksi pemeriksaan adanya indikasi penyelewengan anggaran mamin di Satpol PP. Namun, kenyataannya hanya jalan di tempat.

"Instruksinya sudah jelas, tapi kenapa kok tidak jalan. Ada apa sebenarnya," kata Solikin mempertanyakan hal tersebut.

Besaran anggaran mamin Rp 10 ribu untuk snack dan air mineral bagi masing-masing anggota penegak perda itu tidak sesuai dengan realisasi.

Dimana masing-masing anggota penegak perda hanya menerima air mineral sebotol dalam sehari, saat bertugas.

Selain itu, diungkapkan Solikin legislatif juga harus segera memanggil Inspektorat dan Kasatpol PP. "Jadi jangan hanya hendak-hendaknya saja, tapi segera tunjukkan fungsi pengawasan DPRD dengan memanggil dua instansi tersebut," tegas dia.

Menurutnya, komisi A harus bisa memahami ewuh pekewuh. Karena Kasatpol PP dan Kepala Inspektorat selevel dan teman sejawat.

"Kecuali kalau PNS yang levelnya di bawah Kepala Inspektorat. Meskipun teorinya harus objektif dan independen, namun itu tdk mudah," tandas Solikin.

Seperti diketahui, anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Jawa Timur nilainya cukup besar hingga mencapai Rp 1 miliar lebih.

Uang itu diproyeksikan untuk makanan dan minuman rapat, serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Selain itu anggaran tersebut juga untuk mamin anggota Satpol PP.

Namun, pada kenyataannya, setiap anggota Satpol PP Kabupaten Jombang, mendapatkan uang mamin sebesar Rp 10 ribu per hari. Uang itu hanya untuk membeli satu botol air mineral kemasan.

"Hanya dapat air mineral saja setiap hari, satu botol. Tanpa snack atau semacamnya," kata, salah satu anggota Satpol PP Jombang, Minggu 17 Maret 2024.

Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, Thonsom Pragono tidak menampik jika setiap anggota mendapatkan uang mamin sebesar Rp 10 ribu.

"Semua anggota (Satpol PP) dapat jatah uang makan setiap hari Rp 10 ribu," kata dia, Minggu 17 Maret 2024 lalu. Sarep

Berita Terbaru

DPRD Jatim Berduka, Anggota Fraksi Golkar Sumardi Meninggal Dunia

DPRD Jatim Berduka, Anggota Fraksi Golkar Sumardi Meninggal Dunia

Jumat, 06 Nov 2026 11:59 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 11:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kabar duka menyelimuti DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi, meninggal dunia pada Kamis …

Tak Pernah Mengenal Batik, Sri Pontianik Kini Miliki Rumah Produksi dengan 25 Karyawan

Tak Pernah Mengenal Batik, Sri Pontianik Kini Miliki Rumah Produksi dengan 25 Karyawan

Jumat, 06 Nov 2026 11:24 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 11:24 WIB

SURABAYA PAGI, Rembang — Sebuah permintaan sederhana dari pelanggan ternyata mampu mengubah perjalanan hidup Sri Pontianik (48). Perempuan yang sebelumnya b…

Kota Kediri Raih ATM Award 2026, Mbak Wali Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini

Kota Kediri Raih ATM Award 2026, Mbak Wali Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini

Jumat, 06 Nov 2026 10:52 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 10:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular kembali mendapat pengakuan. Kali ini, Kota Kediri…

Lewat Program Imigrasi Masuk Desa, Imigrasi Blitar Sosialisasikan Bahaya TPPO dan TPPM pada Masyarakat

Lewat Program Imigrasi Masuk Desa, Imigrasi Blitar Sosialisasikan Bahaya TPPO dan TPPM pada Masyarakat

Jumat, 06 Nov 2026 10:49 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 10:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kantor Imigrasi Blitar berkomitmen untuk memperkuat edukasi keimigrasian kepada masyarakat kali ini bertempat di wilayah Kec.Pomggok…

DLHK Sidoarjo Gelar Rapat Bersama Pelaku Industri untuk Wujudkan Industri yang Berwawasan Lingkungan

DLHK Sidoarjo Gelar Rapat Bersama Pelaku Industri untuk Wujudkan Industri yang Berwawasan Lingkungan

Jumat, 06 Nov 2026 10:46 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 10:46 WIB

SURABAYAPAGI com, Sidoarjo – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Lingkungan Hidup b…

Banjir Lahar Semeru Perlu Percepatan Relokasi Warga

Banjir Lahar Semeru Perlu Percepatan Relokasi Warga

Jumat, 06 Nov 2026 10:43 WIB

Jumat, 06 Nov 2026 10:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Lailatul Qodriyah, menyoroti kembali terjadinya banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. I…