Pj Bupati Jombang Diminta Tak Tebang Pilih, Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Mamin Satpol PP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi Satpol PP.
Ilustrasi Satpol PP.

i

SURABAYA PAGI, Jombang - Tidak tepatnya realisasi anggaran makanan dan minuman (mamin) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, terus menggelinding.

Praktisi hukum, Solikin Rusli menilai jika Pj Bupati Jombang harus bisa bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan anggaran mamin di Satpol PP.

"Pj Bupati Jombang punya kewenangan yang sama dengan Bupati definitif. Komitmen yang bagus tapi terhambat oleh organisasi birokrasi, yang orang-orangnya tidak bisa mendukungnya. Maka harus segera diselidiki, ada masalah apa di internal pemerintahan," kata Solikin, Sabtu (30/3/2024).

Meski Pj Bupati Jombang sudah mengeluarkan instruksi pemeriksaan adanya indikasi penyelewengan anggaran mamin di Satpol PP. Namun, kenyataannya hanya jalan di tempat.

"Instruksinya sudah jelas, tapi kenapa kok tidak jalan. Ada apa sebenarnya," kata Solikin mempertanyakan hal tersebut.

Besaran anggaran mamin Rp 10 ribu untuk snack dan air mineral bagi masing-masing anggota penegak perda itu tidak sesuai dengan realisasi.

Dimana masing-masing anggota penegak perda hanya menerima air mineral sebotol dalam sehari, saat bertugas.

Selain itu, diungkapkan Solikin legislatif juga harus segera memanggil Inspektorat dan Kasatpol PP. "Jadi jangan hanya hendak-hendaknya saja, tapi segera tunjukkan fungsi pengawasan DPRD dengan memanggil dua instansi tersebut," tegas dia.

Menurutnya, komisi A harus bisa memahami ewuh pekewuh. Karena Kasatpol PP dan Kepala Inspektorat selevel dan teman sejawat.

"Kecuali kalau PNS yang levelnya di bawah Kepala Inspektorat. Meskipun teorinya harus objektif dan independen, namun itu tdk mudah," tandas Solikin.

Seperti diketahui, anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Jawa Timur nilainya cukup besar hingga mencapai Rp 1 miliar lebih.

Uang itu diproyeksikan untuk makanan dan minuman rapat, serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Selain itu anggaran tersebut juga untuk mamin anggota Satpol PP.

Namun, pada kenyataannya, setiap anggota Satpol PP Kabupaten Jombang, mendapatkan uang mamin sebesar Rp 10 ribu per hari. Uang itu hanya untuk membeli satu botol air mineral kemasan.

"Hanya dapat air mineral saja setiap hari, satu botol. Tanpa snack atau semacamnya," kata, salah satu anggota Satpol PP Jombang, Minggu 17 Maret 2024.

Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, Thonsom Pragono tidak menampik jika setiap anggota mendapatkan uang mamin sebesar Rp 10 ribu.

"Semua anggota (Satpol PP) dapat jatah uang makan setiap hari Rp 10 ribu," kata dia, Minggu 17 Maret 2024 lalu. Sarep

Berita Terbaru

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Thariq Ungkap Perintah Maidi Berikan Proyek PL kepada Rochim

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah, mengungkap adanya perintah dari Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, untuk memberikan p…

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Komisi A DPRD Jatim Minta PMT Balita Rp4,5 Miliar Tak Sekadar Bagi-bagi Makanan

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 15:20 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Komisi A DPRD Jawa Timur meminta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi bagi balita dengan anggaran Rp4,5 miliar tidak c…

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Tanamkan Kebiasaan Sehat Sejak Dini, Anak PAUD Surabaya Belajar Sambil Bermain

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Surabaya diajak membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas bermain, bergerak, dan …

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Rapat Kerja Forum APEKSI, Ning Ita Sharing Fleksibilitas TKD dan Harmonisasi Hubungan Pusat Daerah

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 05:57 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mendorong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih fleksibel agar dapat…

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Tim Tipikor Enam Jam di Kantor PDAM Kota Madiun, Klarifikasi Laporan Meter Air

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 22:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi kantor PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Jumat (…

Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo Perkuat Komitmen 3M Untuk Pekerja

Harpelnas 2026, BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo Perkuat Komitmen 3M Untuk Pekerja

Jumat, 04 Sep 2026 18:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo— Suasana berbeda terlihat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ponorogo, Jumat (4/9/2026). Puluhan peserta yang datang untuk m…