SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo, dituding melebihi Presiden Soeharto. Ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dalam bedah buku "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengungkap bahwa Jokowi telah menggunakan aparat untuk kepentingan politiknya 2024. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi bahkan melebihi Presiden Soeharto selama memimpin.
Sayang, Hasto tak menyebut melebihi Presiden Soeharto apa saja.
"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," kata Hasto.
Disamping membandingkan dengan Soeharto, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga ungkap rencana Jokowi, ingib merebut kursi ketua umum PDIP usai Pilpres 2024.
Jokowi Bantah Tudingan Hasto
Jokowi membantah tudingan tersebut. Dia meminta Hasto tidak melontarkan tudingan-tudingan seperti itu.
"Masak semua mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Jokowi justru membalas pernyataan Hasto dengan guyonan. Dia mengaitkan dengan tudingan kudeta Partai Golkar beberapa waktu lalu.
"Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar," ujar Jokowi tertawa.
Terpisah, Mensesneg Pratikno bicara hubungan Jokowi dan Ketum Megawati yang baik-baik saja sejauh ini.
"Baik-baik saja," kata Pratikno kepada wartawan di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Jokowi Tugaskan Seorang Menteri
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto mengungkapkan Presiden Joko Widodo sempat menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Megawati Soekarnoputri menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam bedah buku "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Menurut Hasto, menteri yang dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN Ryaas Rasyid untuk bertemu Mega.
"Ada seorang menteri ... ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Hasto.
Hasto tak menyebut menteri yang dimaksud. Namun, langkah itu menurut Hasto dilakukan sebagai langkah kendaraan politik Presiden untuk 21 tahun ke depan.
Selain PDIP, Jokowi menurut Hasto juga berupaya mengambil alih Golkar. Upaya itu dilakukan antara lima hingga enam bulan sebelum pemilu serentak 2024.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," ucap Hasto.
"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," kata Hasto.
Belum ada tanggapan dari pihak Istana maupun Presiden Jokowi terkait pernyataan Hasto ini. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
