Angka Kemiskinan Ekstrem di Jember Peringkat ke-18 Terendah di Jatim

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jember - Badan Pusat Statistik mencatat Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-18 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk persentase kemiskinan terendah pada 2023. Bahkan, saat ini angka kemiskinan ekstrem warga Jember di bawah satu persen.

“Insyaallah 0,33 persen. Sebelumnya kurang lebih 1,04 persen,” jelas Kepala Dinas Sosial Jember Akhmad Helmi Luqman, Jumat (26/04/2024).

Sementara itu juga, diketahui turunnya persentase kemiskinan ekstrem ini tak lepas dari validasi data. Evaluasi juga dilakukan rutin setiap bulan terhadap angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan turun dari 1,2 juta jadi 1,07 juta

“Data kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) banyak yang tidak relevan di lapangan. Dari situ ditetapkan keputusan bupati, bahwa data kemiskinan ekstrem sudah ada by name dan by address warga,” kata Helmi.

DTKS turun karena banyaknya warga miskin yang meninggal atau hidup lebih mapan karena pendapatan meningkat sehingga tidak layak menerima bantuan sosial.

Disatu sisi, Bupati Hendy Siswanto merasa tugasnya sebagai bupati untuk mengatasi kemiskinan di Jember masih belum selesai. Hendy menyatakan harus menormalkan kembali sistem di Jember yang sempat terganggu pada periode pemerintahan sebelumnya.

“Saat kami masuk (dilantik menjadi bupati Jember) pada 2020, semangat kami adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah sampai hari ini, saya efektif bekerja dua tahun setelah dipotong masa penanganan Covid setahun, kemiskinan kami berada di posisi ke-18 di Jawa Timur,” kata Bupati Hendy Siswanto.

“Kemiskinan tidak akan pernah selesai. Pasti ada. Tapi harus seminimal mungkin, termasuk angka pengangguran. Dengan kurun waktu efektif dua tahun, capaian ini bisa diteruskan dengan baik,” kata Hendy.

Sehingga kedepan, yang perlu segera dibenahi oleh Pemkab Jember adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Dan hal itu mendesak dilakukan selama masih ada sisa waktu. jbr/dsy-01

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…