SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - DPD PDIP Jawa Timur menyampaikan tiga hal penting dalam laporan pandangan umum di arena Rakernas V, Ancol Jakarta yang akan ditutup Minggu 26 Mei 2024. Terkait sikap politik dalam hal negar demokrasi, ekonomi global dan Pilkada serentak.
Ketua DPD PDI-P Jawa Timur MH Said Abdullah mengatakan sudah melakukan evaluasi dan kajian untuk disampaikan melalu laporan pandangan Umum DPD-DPD dalam Rakernas V. “Insya Allah kajian dari Jatim ini sama dengan kajian nasional (DPP) terkait tantangan kita ke depan,” jelas Said Abdullah, Sabtu (25/5/2024).
Ada tiga usulan Jawa Timur di Rakernas. Pertama tentang erosi demokrasi yang harus terus didalami dan dicarikan jalan keluarnya. “Karena PDI Perjuangan adalah yang menjaga nilai-nilai demokrasi sendiri,” sebutnya.
Said menjelaskan, perihal sejatinya Demokrasi itu terjemahannya bukan karena ada pemilu saja, tapi syarat-syarat demokrasi tidak terpenuhi. Maka menurut PDI Perjuangan itu akan sangat membahayakan. Bicara demokrasi itu tidak semata mata masyarakat disuruh nyoblos saat pemilu lalu selesai. Tapi prasyarat demokrasi l harus dimunculkan. Etik harus ada, transparasi proses juga harus akuntable.
“Tidak bisa lagi kita menyatakan negara demokrasi tapi proses pemilihan umum yang benar tidak terlalui. PDI-P akan menjaga itu,” terangnya.
Kedua adalah dari aspek ekonomi. Harus diakui eskalasi geopolitik global saat ini tidak bisa di hindari. Misalnya krisis pangan dan sebaginya.
“Karena kalau itu terjadi, seluruh harga komoditas global akan bergejolak. Maka akan menghantam langsung perekonomian nasional dan moneter. Hari ini sudah kita rasakan itu,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.
Ketiga, lanjut Said, adalah menghadapi pilkada serentak seluruh indonesia. Di jawa timur pihaknya sudah wanti-wanti kepada seluruh pengurus DPD dan DPC. Agar meLakukan kerjasama seluas luasnya dengan seluruh elemen partai politik.
“Tapi satu yang tidak boleh adalah transaksional kursi di DPRD,” tegasnya.
Said menjelaskan apa itu transaksional kursi DPRD. Misal ada partai tertentu punya kursi 5 lalu dihargai per kursi satu miliar, baru mau melakukan kerjasama politik.
“Kalau itu yang terjadi itu namanya mencederai demokrasi dan bunuh diri politik. Dan kawan kawan saya minta tolong dicermati juga kerjasama partai politik dalam pilkada jangan sampai terjadi transaksional,” pungkas Ketua DPP PDI-P. rko
Editor : Redaksi
