SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mempertimbangkan kewenangan Jaksa KPK dalam membuat penetapan mentersangkakan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Hakim menilai jaksa KPK tidak berwenang untuk menuntut Hakim Agung dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pertimbangan tersebut sesuai dengan nota keberatan tim hukum Gazalba Saleh.
Ini gegara soal administrasi yaitu jaksa KPK dalam kasus Gazalba, belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari jaksa agung, maka Gazalba, diperintahkan untuk dibebaskan oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/5/2024).
Lewat putusan itu, hakim meminta jaksa untuk membebaskan Gazalba dari tahanan. Nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh, dikabulkan Pengadilan. Akhirnya sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gazalba itu tidak lanjut ke tahap pembuktian.
"Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasehat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut," kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).
Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa KPK tidak dapat diterima. Hakim menyatakan jaksa KPK dalam kasus Gazalba belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari jaksa agung.
"Namun jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas single prosecution system," ujarnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
