Eks Dirjen Minerba, Akomodir Pertambangan Timah Ilegal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono (BGA) telah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022.

Siapa sebenarnya tersangka Bambang Gatot Ariyono yang diduga mengubah Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2019.?

Ia ubah RKAB yang semula ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton, menjadi 68.300 metrik ton.

Makanya, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) , Bambang Gatot Ariyono (BGA) digelandang penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Penetapan tersangka setelah penyidik mengumpulkan dua alat bukti yang cukup. Bambang ditetapkan tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada 2019.

"Perubahan ini tidak sama sekapi dilakukan dengan kajian apa pun dan belakangan kita tahu dalam rangka untuk fasilitasi transaksi timah yang diproduksi secara ilegal," jelasnya.

 

Diduga Akomodir Tambangan Ilegal

Kasus yang menjerat eks Dirjen bermula saat sejumlah tersangka dalam kasus ini melakukan pertemuan dengan eks petinggi PT Timah Tbk (TINS) untuk melakukan penambangan pada 2018.

Petinggi PT Timah itu diduga mengakomodir pertambangan timah ilegal. Dari pertemuan tersebut telah membuahkan hasil kerja sama antara PT Timah dan sejumlah perusahaan dengan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan.

 

Hartanya Rp 21 Miliar Lebih

Bambang terakhir menyampaikan laporan kekayaan atau LHKPN ke KPK pada 5 Maret 2020 untuk periode 2019. Laporan tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Minerba.

Total nilai kekayaan yang dilaporkan itu mencapai Rp 21 miliar lebih.

"Perubahan ini tidak sama sekali dilakukan dengan kajian apa pun," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi. Diduga menjadi penyebab adanya kerugian negara. Perubahan ini untuk fasilitasi transaksi timah yang diproduksi secara ilegal.

 

Pensiunan di Kementerian ESDM

Eks Direktur Jenderal Mineral Bambang Gatot Ariyono merupakan pensiunan PNS di Kementerian ESDM. Dia tercatat pernah menjadi Kasubdit Pengembangan Layanan Bisnis (2001-2006), Kasubdit Pengembangan Investasi, Kerja sama Mineral dan Panas Bumi (2006-2008), Kepala Bisnis Mineral dan Batubara (2008-2013), Staf Ahli Kementerian ESDM bidang Ekonomi dan Keuangan (2014-2015), hingga jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Dirjen Minerba (2015).

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 9 April 1960 ini menempuh pendidikan Fakultas Teknik Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional-Veteran Yogyakarta (1987), Magister Manajemen dari IPWI Jakarta (1997), dan Doktor dari Ecola Nationela Mines De Paris (2002).

Selama menjadi Dirjen Minerba, Bambang berperan dalam proses perpanjangan bisnis tambang Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Freeport pun mendapatkan izin beroperasi pada 2018, saat dia di Dirjen Minerba dan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM.

 

Pernah Diperiksa KPK

Pada 2018, Bambang Gatot juga pernah diperiksa KPK. Saat itu dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih (EMS), dan Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited serta mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham . n erc/jk/ rmc

Berita Terbaru

KPK Periksa Faizal Rachman, Telusuri Protek Hingga Kedekatan Dengan Maidi 

KPK Periksa Faizal Rachman, Telusuri Protek Hingga Kedekatan Dengan Maidi 

Kamis, 14 Mei 2026 17:09 WIB

Kamis, 14 Mei 2026 17:09 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun -Pengusaha event organizer (EO) Matahari Pink Inspiration (MPI), Faizal Rachman, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ter…

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA — Polemik lama antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Praktisi hukum Ghufron menegaskan p…

Slogan BERTEMAN, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dengan Normalisasi Jalur Wilayah Blitar

Slogan BERTEMAN, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dengan Normalisasi Jalur Wilayah Blitar

Kamis, 14 Mei 2026 12:19 WIB

Kamis, 14 Mei 2026 12:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Terus berkomitmen menjaga keamanan operasional perjalanan kereta api sekaligus keselamatan pengguna jalan pada perlintasan Rel…

Keberhasilan Tekan Stunting hingga 0,92 Persen, Kota Mojokerto Jadi Rujukan Provinsi NTB

Keberhasilan Tekan Stunting hingga 0,92 Persen, Kota Mojokerto Jadi Rujukan Provinsi NTB

Rabu, 13 Mei 2026 17:25 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 17:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto– Keberhasilan Kota Mojokerto menekan angka stunting hingga di bawah satu persen menarik perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara …

Jamin Mamin Halal untuk Konsumen, Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM secara Bertahap

Jamin Mamin Halal untuk Konsumen, Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM secara Bertahap

Rabu, 13 Mei 2026 17:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 17:03 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat ekosistem produk halal dengan menggelar fasilitasi sertifikasi halal massal bagi p…

Kenyamanan Warga Jadi Prioritas, Dishub Kota Mojokerto Perkuat Pengawasan Parkir

Kenyamanan Warga Jadi Prioritas, Dishub Kota Mojokerto Perkuat Pengawasan Parkir

Rabu, 13 Mei 2026 16:57 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kenyamanan warga menjadi prioritas utama dalam pengelolaan parkir di Kota Mojokerto. Untuk itu, Pemerintah Kota Mojokerto melalui …