Tim Sinkronisasi Transisi Pemerintahan Hanya dari Partai Gerindra

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR F-Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui tim gugus tugas sinkronisasi transisi pemerintahan Jokowi ke presiden terpilih, hanya berisi kader Gerindra.

Wakil Ketua DPR F-Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dibentuk oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tim ini bertugas menyelaraskan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini dengan program kerja pemerintahan terpilih.

"Yang membentuk gugus tugas sinkronisasi adalah presiden terpilih. Hal ini penting untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan," kata Dasco dalam postingan di Instagram, Minggu (2/6/2024).

Hasil kerja gugus tugas itu akan digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan Prabowo Subianto.

"Hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih," jelasnya.

Diketahui, gugas tugas ini dikomandoi oleh Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat Wakil Ketua DPR F-Gerindra.

 

Bertemu Kementerian Lain

"Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober," kata Muzani usai bertemu Menkeu Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).

Muzani memperkenalkan jajaran Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang bertemu dengan Sri Mulyani. Tak hanya bertemu jajaran Kemenkeu, Gugus tugas ini juga akan bertemu dengan kementerian lainnya. Berikut ini daftar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran:

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran: Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua: Ahmad Muzani. Kemudian Bidang Keuangan: Thomas Djiwandono (Tommy Djiwandono) dengan Anggota: Budi Djiwandono, Sugiono, Prasetyo Hadi. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…