Diduga Selewengkan Dana BKK, Kades Singkalan Terancam Dilaporkan ke Polisi

author Juma'in Koresponden Sidoarjo

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kades Singkalan, Sutono, saat ditemui Surabaya Pagi diruang kerjanya. SP/JUM
Kades Singkalan, Sutono, saat ditemui Surabaya Pagi diruang kerjanya. SP/JUM

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Kepala Desa (Kades) Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo  diduga selewengkan dana Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) tahun anggaran 2023 ratusan juta rupiah.

Dana bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan di Desa Singkalan itu diduga sebagian masuk kantong pribadi.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2023 dan laporan realisasi penggunaan APBDes Tahun 2023, Desa Singkalan  mendapat pengalokasian dana BKK dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebesar Rp 600 juta. 

Namun ironisnya, Kades Singkalan, yakni Sutono, mengaku bahwa dana BKK  tahun 2023 yang diterima Pemdes Singkalan adalah sebesar Rp 450 juta. Dana itu sudah digunakan untuk pembangunan pujasera dan pemasangan delapan buah lampu jalan yang lokasinya di lapangan desa setempat.

"Dana BKK 2023 tidak sampai Rp 600 juta mas. Dari pak Kayan Rp 100 juta dan dari pak Nizar Rp 100 juta, itupun sudah kami bangunkan pujasera. Dan yang dari pak Bupati Muhdlor Rp 250 juta, itu juga sudah kami pergunakan untuk pemasangan lampu jalan," kata Sutono, saat ditemui Surabaya Pagi diruang kerjanya, Senin (3/6/2024).

Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa pada  Perbup Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2023, Desa Singkalan  mendapat pengalokasian dana BKK sebesar Rp 600 juta ? 

Dan kenapa pada baliho laporan realisasi APBDes Tahun 2023, Pemdes Singkalan telah menerima dana BKK dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 600 juta ? 

Dan kenapa Kades Sutono, mengaku jika dana BKK 2023 yang diterima Pemdes Singkalan Rp 450 juta ?

Terkait hal ini, ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) Sidoarjo, Fahmi Rosyidi, menduga adanya ketidak beresan terhadap  pengelolaan keuangan Desa Singkalan. 

Selain itu, dia juga menduga adanya penyelewengan terhadap uang rakyat tersebut. Untuk itu pihaknya akan melakukan pengumpulan data,  mempelajari pengelolaan keuangan dan investigasi di lapangan.

"Untuk sementara waktu ini,  kami akan pelajari dulu data-data yang kami miliki. Dan kalau kami temukan adanya dugaan penyelewengan, pasti akan kami laporkan ke Tipikor Polresta Sidoarjo, biar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku," ungkapnya. jum

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…