Prediksi PDIP, Hasto akan Diusik Sampai Pilkada Serentak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tim Hukum Hasto sekaligus politikus PDIP Ronny Talapessy menduga pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Polda Metro Jaya dan KPK,sengaja dinaikkan di tahun politik.

Pernyataan Ronny ini disertai data grafik saat isu keterkaitan Hasto di kasus Harun muncul di publik. Dia mengatakan isu ini muncul setiap Hasto baru saja menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI-Perjuangan menyampaikan kritik, atau autokritik ya, dari proses pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin," kata Ronny di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

 

Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6) memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi Harun Masiku.

Ini kehadiran Hasto yang kedua dalam kasus Harun Masiku. Sebelumnya Hasto telah diperiksa sebagai saksi pada Januari dan Februari 2020.

Saat tiba, Hasto dikerubungi wartawan tentang keberadaan Harun yang masih buron. Hasto mengatakan kehadirannya sebagai bentuk sikap taat hukum sebagai warga negara.

"Sesuai komitmen saya sebagai warga negara yang taat hukum, hari ini datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

 

Panggilan di Tahun Politik

Ronny Talapessy membeberkan kapan saja isu ini muncul, di antaranya sejak bulan April tahun 2023 yakni saat masa awal pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pada bulan Maret dan April tahun ini.

"Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatahillah, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran saudara Gibran. Kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis," jelas Ronny.

"Kemudian bulan Desember ketika masa kampanye. Kemudian bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan," tambahnya.

Rony juga menyinggung soal Hasto yang secara berturut-turut mendapat panggilan dari lembaga penegak hukum. Sekjen PDIP itu pekan lalu telah diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus ITE dan penghasutan.

"Nah ini menjadi pertanyaan buat kami, karena apa sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus," kata Rony.

 

Hasto tak Bawa Berkas

Hasto mengaku tidak membawa berkas khusus terkait pemeriksaan hari ini. Dia hanya membawa surat panggilan dari KPK.

"Saya bawa surat undangan," katanya.

Awak media lalu bertanya perihal keberadaan Harun Masiku yang masih buron kepada Hasto. Sekjen PDIP ini menjawab dingin.

"Nanti, nanti," singkat Hasto sambil berjalan masuk ke dalam Gedung KPK.

KPK saat ini kembali menggencarkan penyidikan kasus korupsi pergantian antarwaktu dengan tersangka Harun Masiku. Di akhir bulan Mei 2024 ada tiga saksi yang terdiri dari dua mahasiswa dan satu pengacara diperiksa KPK.

Ketiga saksi itu dicecar penyidik KPK terkait keberadaan hingga pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku. KPK juga mengaku ada informasi baru yang mesti didalami terkait pencarian Harun Masiku. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Haier dan AQUA Bidik Pasar Jawa Timur, Perdana Tampil di PRJ Surabaya 2026

Haier dan AQUA Bidik Pasar Jawa Timur, Perdana Tampil di PRJ Surabaya 2026

Kamis, 08 Okt 2026 19:28 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 19:28 WIB

SURABAYAPAGI, Surabaya- Pasar elektronik rumah tangga di Jawa Timur menjadi salah satu sasaran penguatan bisnis Haier dan AQUA. Untuk mendekatkan diri dengan…

Penggeledahan Beruntun KPK di Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Disasar

Penggeledahan Beruntun KPK di Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Disasar

Kamis, 08 Okt 2026 18:13 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 18:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Kamis (8/10/2026). Kali i…

Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Ruas Jalan Rowokangkung-Kalipepe

Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Ruas Jalan Rowokangkung-Kalipepe

Kamis, 08 Okt 2026 15:30 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Dalam rangka perbaikan ruas jalan Rowokangkung-Kalipepe sepanjang kurang lebih 6 kilometer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang…

Rampung Dibangun, Operasional 252 KDKMP Ponorogo Masih Tunggu Verifikasi Lapangan

Rampung Dibangun, Operasional 252 KDKMP Ponorogo Masih Tunggu Verifikasi Lapangan

Kamis, 08 Okt 2026 15:15 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 15:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Meski sebanyak 252 dari 307 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Ponorogo, telah rampung dibangun, namun untuk…

Beri Kepastian Hukum, Pemkab Banyuwangi Tetapkan Perda Perlindungan Pekerja Migran

Beri Kepastian Hukum, Pemkab Banyuwangi Tetapkan Perda Perlindungan Pekerja Migran

Kamis, 08 Okt 2026 15:05 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Guna menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran serta keluarganya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten…

Kekeringan hingga Krisis Air Bersih, Warga di Jombang Rela Ambil Air Irigasi

Kekeringan hingga Krisis Air Bersih, Warga di Jombang Rela Ambil Air Irigasi

Kamis, 08 Okt 2026 14:58 WIB

Kamis, 08 Okt 2026 14:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Melihat fenomena kekeringan di musim kemarau mengakibatkan pasokan air menipis bahkan hingga krisis air bersih, salah satunya yang…