Perbaiki Koordinasi Antar Menteri, Tata Kelola dan Bangun Industri Kesehatan
Baca Juga: Jokowi, Ikuti Kaesang "Tonjok" Sekjen PKS
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia tergolong sangat mahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kecewa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti rapat di Istana Presiden, Jakarta. Rapat terkait mahalnya harga alat kesehatan hingga obat-obatan di Tanah Air. Menkes Budi menyebut harga obat di Indonesia bisa 5 kali lebih tinggi ketimbang di negara tetangga, Malaysia.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan (sampai) 500 persen," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Atas peristiwa ini, Jokowi, berpesan agar industri kesehatan dalam negeri diperbaiki tata kelolanya. Ini penting, agar jangan sampai pengembangan industri kesehatan di dalam negeri tak bisa berkembang.
"Urusan ini butuh koordinasi. Yang tahu kan menteri teknisnya kan harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya," lanjutnya.
"Presiden juga pesan obat-obatan dan harga kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa resilience kalau ada pandemi lagi," tegas Budi Gunadi.
Jokowi juga meminta industri alat kesehatan hingga obat-obatan dibangun di Indonesia. Hal itu sebagai langkah antisipasi bila sewaktu-waktu pandemi terjadi lagi.
Diberi Pesan Presiden
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pihaknya diberi pesan presiden agar harga alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia bisa lebih murah daripada Malaysia.
"Pertama, harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara tetangga. Kan di kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal," tambah Budi Gunadi.
Faktanya, Budi Gunadi menyampaikan ada perbedaan harga obat hingga tiga bahkan lima kali lipat dibandingkan dengan Malaysia. "Bedanya itu bisa 300% bahkan 500%," katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal adanya kebijakan yang tidak konsisten membuat industri kesehatan tak bisa berkembang. Hal itu berhubungan dengan kebijakan bea masuk barang impor untuk alat kesehatan.
Kasus Penyediaan Alat USG
Budi Gunadi memberi contoh kasus pada penyediaan alat USG di tanah air. Menurutnya, selama ini mengimpor alat USG yang sudah jadi hanya dikenakan bea masuk 0% saja.
Namun di sisi lain, ketika ada industri yang mau mengimpor bahan baku dari luar negeri untuk membuat mesin USG bea masuknya justru besar sampai 15%.
Baca Juga: Pada HUT Bhayangkara ke-78, Kapolri “Ditantang” Medsos
"Misalnya kita beli 10 ribu USG, kalau beli 10 ribu USG kita penginnya kalau bisa pabrik USG ada di kita dong, padahal bea masuk impor USG 0%. Tapi kalau kita ada pabrik dalam negeri beli komponen layar USG, elektronik USG, bahan bakunya malah dikenai bea masuk 15%," papar Budi Gunadi.
Dari kasus ini, Budi Gunadi bilang ada inkonsistensi antar kebijakan di Indonesia. Di satu sisi industri ingin didorong lebih maju, namun tidak didukung oleh kebijakan insentif.
"Kan ada inkonsistensi, satu sisi kita ingin dorong industri supaya produksi dalam negeri, tapi supporting insentif system-nya nggak align," kata Budi Gunadi.
Ditemukan Inefisiensi Tata Kelola
Budi Gunadi mengingatkan pihaknya dan kementerian lain diminta mencari cara agar harga obat dan alat kesehatan bisa ditekan. Menurutnya, ada inefisiensi dalam tata kelola perdagangan di sektor kesehatan, hal ini yang jadi perhatian Jokowi untuk dijabarkan.
Dua minggu lagi, bakal ada rapat lanjutan setelah semua kementerian dan lembaga melakukan kajian mendalam soal faktor apa saja yang akan membuat harga obat-obatan bisa jadi lebih murah.
"Apa itu tadi ada inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah. Apakah masalah tata kelola, pembeliannya, kita juga mesti bikin supaya lebih transparan. Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan," papar Budi Gunadi.
"Pak Jokowi ingin agar alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga, kan kita alat kesehatan dan obat-obat itu mahal," ungkap Budi .
Baca Juga: Prabowo, Usai Operasi Kaki Kirinya
Soroti Jalur Perdagangan
"Beliau (Jokowi) juga pesan (agar) obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih di-resilliance Indonesia kalau ada pandemi lagi dan dibahas satu persatu. Kenapa harga obat dan alkes tinggi, yang kedua kok industrinya nggak maju-maju," tambahnya.
"Kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita mungkin masih inefesiensi, tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable deh," jelasnya.
Koordinasi Antar Menteri Mahal
Budi ingin perbedaan harganya ini bisa dijabarkan transparan.
"Kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga kan," tuturnya.
Kemenkes saat ini sedang berkoordinasi dengan asosiasi industri kesehatan untuk mencari solusi terkait hal ini. Ia menilai bila harga obat di luar negeri murah, maka harga obat di Indonesia juga bisa murah. n erc/jk/cr5/ext/rmc
Editor : Moch Ilham
