SURABAYAPAGI, Surabaya - Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 memiliki problem serius dalam hal penurunan pendapatan asli Daerah akibat imbas UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemprov Jatim sempat merilis Potensi penurunan PAD hingga Rp 4,1 Triliun yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hj Anik Maslachah mengatakan, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Adhy Karyono sudah merilis bahwa PAD Provinsi Jatim akan ada penurunan Rp4,1 T. Hal tersebut merupakan masalah yang tidak ringan dan perlu dicarikan solusi bersama-sama terutama oleh para kepala Daerah Provinsi (Gubernur) dan Bupati/Walikota.
“Maka tentu Pemimpin Jawa Timur ke depan harus mampu melakukan terobosan yang baru. Bagaimana bisa menutupi dari kekurangan-kekurangan itu,” terang Anik Maslachah, Kamis 4/7/2024.
Penurunan PAD itu, kata Sekretaris DPW PKB Jatim itu berdampak pada banyak hal. “Karena implikasinya Pembangunan di Jatim akan mengecil dan berkurang,” sebutnya.
Karenanya Gubernur Jatim 2025-2030 nanti mau tidak mau harus punya integritas yang luar biasa dalam menopang peningkatan PAD. “Itu harus, tidak bisa tidak, pemprov Jatim duduk bareng melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan kabupaten/kota yang mendapatkan opsen Pajak atau PAD dari Pajak Kendaraan Bermotornya naik,” ujarnya.
Kemungkinan besar, hanya ada 9 kabupaten/kota yang opsen dari pajak kendaraan bermotor baru, bakal meningkat. Seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Madiun dan Kota Kediri. “Kebetulan dari 38 kabupaten kota tidak semuanya mendapatkan (tambahan) bagian itu. Hanya 9 kab/kota saja yang produktifitas kendaraan barunya banyak. Karena itu kalau tidak ada pembagian kewenangan tentu akan menjadi masalah di kemudian hari,” paparnya.
Anik Mencontohkan, urusan di bidang pendidikan. Seperti Anggaran BOP (Bantuan Operasional Penyelanggaraan) tentu akan berpengaruh. Karena anggarannya turun Rp4,1 T. Kalau kemudian programnya harus tetap, POP (Program Organisasi Penggerak) seperti guru dan tenaga pendidik harus tetap, tunjangannya harus tetap. “Minimal untuk mempertahankan di tahun 2025,Kalau tidak harus di take çover oleh Kab/kota yang opsen pajaknya naik, jelas Pemprov tidak mampu,” ujarnya.
Lantas siapa yang akan diusulkan PKB untuk calon Gubernur Jatim mendatang, Anik mengaku sampai saat ini sudah mempersiapkan KH Marzuki Mustamar. Namun kepastiannya, PKB masih menunggu hasil survey dari konsultan poitik dan lembaga survey. “Yang kita rekomendasi adalah yang popularitas dan elektabilitas kans menangnya tinggi. Meski begitu tetap ini adalah kewenangan penuh dari DPP,” sebutnya.
Sampai detik ini PKB masih konsen KH Marzuki Mustamar. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ada calon-calon lain. “PKB itu ada kencenderungan memakai filosofi Lakon Menang Keri atau Juara datang belakangan,” pungkasnya. rko
Editor : Mariana Setiawati
