SURABAYAPAGI.COM, Situbondo - Sebanyak 132 kepala desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengikuti lokakarya "Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024" untuk mewujudkan pemerintahan desa (pemdes) transparan dan akuntabel.
Kegiatan bertema "Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" itu dihadiri narasumber antara lain anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDTT) dan BPKP Perwakilan Jawa Timur.
"Kami minta kepada semua kepala desa yang hadir dalam kegiatan ini untuk menyimak materi dari narasumber dengan baik, karena ini penting untuk memahami pengelolaan keuangan di pemerintahan desa," kata Wakil Bupati (Wabup) Situbondo Nyai Khoirani saat membuka lokakarya di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (9/7).
Ia menegaskan materi dalam kegiatan itu sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Wabup Khoirani menyebutkan Pemkab Situbondo tahun ini telah menerima penyaluran Dana Desa (DD) untuk 132 desa tersebar di 17 kecamatan dari pemerintah pusat sekitar Rp89 miliar dan sudah direalisasikan sekitar 50 persen.
"Ingat, Dana Desa tersebut harus digunakan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menciptakan desa yang lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis," ucapnya.
Khoirani mengingatkan kepada kepala desa agar penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan miskin ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, serta pencegahan dan penurunan angka stunting.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan sosok kepala desa yang sanggup memahami aturan, karena apabila aturan ditegakkan maka kepala desa dan perangkat desa selamat dari jeratan hukum. St-01/ham
Editor : Moch Ilham
