SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyatakan indeks kerawanan Pemilu di 'Bumi Majapahit' cukup tinggi dan hal itu akan diantisipasi.
Dody Faisal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, menjelaskan indeks kerawanan pemilihan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 lalu masuk rangking tiga se-Indonesia.
"Tahun 2024 masih belum rilis, kemungkinan akhir Agustus ini baru dirilis, kita berharap semoga Kabupaten Mojokerto tidak menempati urutan yang rawan," ungkapnya saat mengisi Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 bersama Bawaslu dan PWI Mojokerto, di Kantor Sekretariat PWI Mojokerto, Senin (15/7/2024).
Alumnus Universitas Jember ini menyebut, sejarah mencatat, sejak pemilihan bupati (Pilbup) tahun 2010, 2015 dan 2020, dinamikanya sangat luar biasa.
"Pilbup 2010 diwarnai aksi bakar-bakaran, tahun 2015 ada aksi jegal menjegal calon dan 2020 kemarin ada coret mencoret baliho calon. Artinya tiga kali pemilihan selalu diwarnai insiden," tukasnya.
Melihat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh masyarakat ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pemilu 2024 nanti.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, berharap pilkada bisa kondusif. Menurutnya, KPU sebagai wadah pelayanan pilkada, sekarang tahapannya, jangan sampai hak hak masyarakat hilang.
”Tugas KPU adalah memfasilitasi kebutuhan pemilih dan peserta pemilu, ” jelasnya.
Dan kini, masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih. ”Baru bulan 27 Agustus pendaftaran calon, 24 September pengumuman, serta pada 27 September penetapan calon,” katanya. Dari pengalaman yang ada, biasanya pelanggaran terjadi pada saat proses pendaftaran calon.
Sekedar informasi, Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 ini di ikuti seluruh anggota PWI Mojokerto dan menghadirkan nara sumber dari Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto serta Ketua PWI Mojokerto Raya, Sholahudin. Dwi
Editor : Moch Ilham
