Jelang Purna Tugas, DPRD Gresik Kebut Pembahasan Ranperda RPJPD 2025-2045

author M. Aidid Koresponden Gresik

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris DPRD Gresik Mukh Najikh saat membacakan SK pembentukan Pansus RPJPD 2024-2045. SP/Grs
Sekretaris DPRD Gresik Mukh Najikh saat membacakan SK pembentukan Pansus RPJPD 2024-2045. SP/Grs

i

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - DPRD Kabupaten Gresik memberikan perhatian besar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Mereka berharap RPJPD ini bisa menjadi peran pembangunan Gresik yang lebih baik.

Dalam paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, DPRD Gresik telah menetapkan 15 anggota panitia khusus. 

Pansus ini akan dipimpin anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Abdullah Hamdi dengan didampingi Wakil Ketua Asroin Widyana dari Fraksi Partai Golkar.

Dengan anggota Muhammad dan M Syafi’ AM dari PKB, Lutfi Dhawam dan Moch Zaifudin dari Gerindra, Wongso Negoro dari Golkar, Jumanto dan Noto Utomo dari PDIP.

Kemudian, Muhammad Nasir dan Musa dari Nasdem, Suberi dan Arif Rosyidi dari Demokrat serta Khoirul Huda dan Faqih Usman dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Ketua Pansus RPJPD 2025-2045 DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk mengkaji secara serius ranperda tersebut.

“Targetnya akhir Juli ini selesai. Ranperda ini sangat penting. Karena menjadi role model pembangunan berkelanjutan,” ujar Hamdi.

Menurut dia, proses penyusunan dan penetapan RPJPD Kabupaten Gresik 2025-2045 merupakan aktifitas yang sangat strategis dan menentukan capaian maupun tantangan pembangunan Kabupaten Gresik 20 tahun mendatang.

Maka, rancangan akhir RPJPD Gresik 2025-2045 harus dipandang sebagai proses dasar dari peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kami bakal panggil OPD-OPD dan kita juga akan melibatkan komisi-komisi di DPRD Gresik untuk meminta masukan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, proses pembangunan yang baik, selalu diawali dengan perencanaan yang matang, baik dari aspek ketepatan waktu, mekanisme, proses, sistem maupun substansinya.

Untuk itu, pilihan terhadap perencanaan dari bawah atau bottom up planning merupakan keniscayaan, dengan azas partisipatif akan mengintegrasikan keinginan dari Pemerintah Daerah dengan perangkat di bawahnya serta Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya.

“Garis besar isu-isu strategis yang kami akan dalami seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, infrastruktur jalan, pengangguran, kemiskinan, pelayanan air bersih, banjir dan mitigasi bencana,” kata Hamdi.

“Kami mohon doanya kepada semuanya agar pembuatan Ranperda ini bisa selesai sesuai target,” imbuhnya. 

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…