Sri Mulyani Bantah Komunikasi dengan Tim Prabowo, Tak Mulus

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menkeu Sri Mulyani membantah jika masuknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II, karena komunikasi yang terjalin dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran selama ini tidak berjalan baik.

"Apakah maksud masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya di dalam kan jadi nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang mas Thomas sudah ada di sini," , kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Sri Mulyani menyebut dirinya sudah berkomunikasi cukup intens selama kurang lebih 3 bulan terakhir dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, termasuk Thomas Djiwandono.

"Selama lebih dari 3 bulan ya sebenarnya kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif," imbuh Sri Mulyani.

 

Fokus Thomas Djiwandono

Sri Mulyani mengatakan masuknya Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan RAPBN 2025.

"Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut," tambah  Sri Mulyani.

Menkeu menyebut masuknya Thomas Djiwandono agar RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintah terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya disebut akan semakin mempermudah Kemenkeu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim transisi pemerintahan.

"Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," tutur Sri Mulyani.

 

Kerja sama dengan Wamenkeu

Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II disebut akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I untuk menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

"Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan," imbuhnya. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…