SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipu mengajak pada pengurus DPC dan DPW PKB untuk berpikir rasional objektif.
Ia mengajak jajaran DPW dan DPC PKB untuk melakukan koreksi kebiasaan tidak baik.
Baca Juga: Pengurus Tandingan Sindiran KH Ma'ruf Amin
"Kita ingin DPW dan DPC PKB bisa mengambil sikap untuk perbaikan PKB ke depan. Kembali ke pangkuan NU seperti semangat awal berdirinya dari NU untuk bangsa. Itulah PKB," kata Gus Ipul, Gus Ipul dalam keterangannya dikutip Senin (12/8).
"Di internal tidak ada konflik. Kami nyatakan di PKB tidak ada konflik. Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," papar Cucun.
Cucun menegaskan PKB tak punya konflik dengan PBNU. Dia menjelaskan partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat.
Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.
Baca Juga: DPC PKB Sidoarjo Bakal Beri Sanksi Pemecatan, Jika Ada Anggota Fraksi yang Tidak Tegak Lurus
Cak Imin Pimpin Tim
Diduga situasi PKB dan PBNU kini memanas selama beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah.
Kementerian Agama saat ini dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas, eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
PBNU lalu membalas dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB
Baca Juga: Pengesahan Hasil Muktamar PKB "Diganjal" Mantan Sekjen PKB
Muktamar atau kongres tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tak bakal membahas isu konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Muktamar itu rencananya bakal digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu," ujar Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Badung, Minggu (11/8), diberitakan Antara.
"Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," pungkasnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
