Gelar Muktamar, PKB Abaikan PBNU

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipu mengajak pada pengurus DPC dan DPW PKB untuk berpikir rasional objektif.

Ia mengajak jajaran DPW dan DPC PKB untuk melakukan koreksi kebiasaan tidak baik.

"Kita ingin DPW dan DPC PKB bisa mengambil sikap untuk perbaikan PKB ke depan. Kembali ke pangkuan NU seperti semangat awal berdirinya dari NU untuk bangsa. Itulah PKB," kata Gus Ipul, Gus Ipul dalam keterangannya dikutip Senin (12/8).

"Di internal tidak ada konflik. Kami nyatakan di PKB tidak ada konflik. Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," papar Cucun.

Cucun menegaskan PKB tak punya konflik dengan PBNU. Dia menjelaskan partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat.

Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.

 

Cak Imin Pimpin Tim

Diduga situasi PKB dan PBNU kini memanas selama beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah.

Kementerian Agama saat ini dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas, eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU lalu membalas dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB

Muktamar atau kongres tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tak bakal membahas isu konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Muktamar itu rencananya bakal digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu," ujar Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Badung, Minggu (11/8), diberitakan Antara.

"Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," pungkasnya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…