Gelar Muktamar, PKB Abaikan PBNU

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipu mengajak pada pengurus DPC dan DPW PKB untuk berpikir rasional objektif.

Ia mengajak jajaran DPW dan DPC PKB untuk melakukan koreksi kebiasaan tidak baik.

"Kita ingin DPW dan DPC PKB bisa mengambil sikap untuk perbaikan PKB ke depan. Kembali ke pangkuan NU seperti semangat awal berdirinya dari NU untuk bangsa. Itulah PKB," kata Gus Ipul, Gus Ipul dalam keterangannya dikutip Senin (12/8).

"Di internal tidak ada konflik. Kami nyatakan di PKB tidak ada konflik. Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," papar Cucun.

Cucun menegaskan PKB tak punya konflik dengan PBNU. Dia menjelaskan partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat.

Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.

 

Cak Imin Pimpin Tim

Diduga situasi PKB dan PBNU kini memanas selama beberapa bulan terakhir, dimulai ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji yang dinilai bermasalah.

Kementerian Agama saat ini dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas, eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU lalu membalas dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB

Muktamar atau kongres tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tak bakal membahas isu konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Muktamar itu rencananya bakal digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu," ujar Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Badung, Minggu (11/8), diberitakan Antara.

"Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," pungkasnya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – IBCA BFC MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Adu Wani Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan MMA p…

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tancap gas untuk merampungkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan dan…

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk…

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi, Banyuwangi – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…