Padahal Anggaran Pilkada Serentak 2024 Ditaksir Lebih dari Rp 41 Triliun untuk 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/kota
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui sekarang, ongkos politik telah sangat mahal. "(Sistem demokrasi Indonesia) apakah lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya. Karena ongkosnya sangat mahal, transaskional, dan membuat masarakat pragmatis," katanya, dalam acara Seminar Hari Konstitusi yang diadakan oleh MPR bertajuk 'Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia' di gedung MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Minggu (18/8/2024).
"Maka kita hari ini terjebak pada sistiem demokrasi angka-angka. Sistem demokrasi transaksional. Sistem demokrasi NPWP, nomor piro wani piro," tambahnya.
Sistem Demokrasi Transaksional
Menurut Bamsoet, dirinya menyebut banyak yang merasakan dampak dari sistem demokrasi yang transkasional tersebut. Dirinya pun khawatir pada pilkada serentak besok, akan menambah orang yang tertawa sendirian.
"Saya khawatir pilkada serentak besok, akan menambah orang-orang yang gembira, tapi sendirian ketawanya. Mudah-mudahan tidak," tuturnya.
Ia menyebut bahwa pengartian penerapan demokrasi di Indonesia harus dipikirkan. Bamsoet juga menyinggung wacana kotak kosong pada pilkada mendatang.
terkait kotak kosong. Jika itu adalah bagian dari pada mengartikan demokrasi, maka harus dihormati.
"Apakah semangat menciptakan kotak kosong ini juga bagian dari pada mengartikan demokrasi yang kita cita-citakan? Ini juga harus menjadi jawaban kita semua, kalau ya, ya mari kita hormati itulah fakta demokrasi," sebutnya.
Untuk itu, dalam acara diskusi tersebut, diharapkan dibahas lebih lanjut untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia. Sebab untuk sekarang, kata dia, ongkos politik telah sangat mahal.
Konstitusi ditafsirkan menurut selera, dan bukan lagi merujuk pada tujuan awal. Atau original intent. Dan itikad atau niat baik atau good intent, dari rumusan naskah UU dasar kita," kata Bamsoet.
Pilkada Serentak Sejak 2015
Data Litbang Surabaya Pagi, menyebut, sejak tahun 2015 hingga 2020, Indonesia telah menyelenggarakan pilkada serentak beberapa kali, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap demokrasi lokal dan otonomi daerah. Perkembangan ini mencerminkan evolusi sistem politik Indonesia menuju lebih transparan dan inklusif dalam pengambilan keputusan publik.
Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih .
Menurut laporan dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024.
Anggaran Pilkada Serentak 2024 ditaksir lebih dari Rp 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024.n jk/etc/ltb/rmc
Editor : Moch Ilham
