SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Relokasi sembilan keluarga di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, yang terdampak longsornya tanggul Sungai Ngembeh segera terealisasi. Pemkab menyiapkan skema sewa rumah bagi para korban yang telah dianggarkan untuk masa P-APBD saat triwulan akhir tahun nanti.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Rachmat Suharyono menuturkan, skema relokasi tersebut direalisasikan sebagaimana kemampuan anggaran pemda.
Sembilan keluarga terdampak sementara akan disewakan rumah oleh pemkab selama dua tahun. ’’Kita sudah siapkan anggaran (untuk sewa rumah) itu di P-APBD tahun ini. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi pada bulan Oktober,’’ ungkapnya.
Kabid Perumahan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Inayah S.A menambahkan, pihaknya telah menyurvei rumah bagi korban terdampak longsor. Lokasinya masih dalam lingkup Desa Ngembeh.
“Untuk belanja sewa rumah bagi korban tanah longsor tepi Sungai Ngembeh kita anggarkan sebesar Rp 90 juta. Penentuan lokasi kita pertimbangkan warga yang kerjanya tidak jauh dari sana,” jelas Inayah, Rabu (11/09/2024).
Pihaknya membeberkan, rumah sewa tersebut bukan bangunan baru di kawasan perumahan. Melainkan, rumah warga setempat yang disewakan. “Kita koordinasikan dengan pihak desa dan stakeholder terkait, rumah mana saja di sana yang disewakan tetapi layak dihuni sampai beberapa tahun kedepan,” bebernya.
Sebelum direlokasi, lanjut Inayah, ada beberapa tahap yang mesti dilalui. Salah satunya yakni sosialisasi agar relokasi berlangsung optimal.”’Karena relokasi ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Mojokerto, prosesnya sangat panjang. Dari bupati sendiri harapannya agar bisa diberikan hibah rumah. Jadi sementara ini disewakan dulu sambil menunggu regulasi selesai kita susun,” papar Inayah.
Di lain sisi, Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin mengatakan, penanganan longsornya tebing dengan ketinggian lebih dari 15 meter dan panjang 300 meter tersebut sedang terus dikoordinasikan dengan BBWS Brantas dan pemerintah pusat. Terlebih, untuk menanggulangi bencana tersebut butuh dana yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp10 miliar.
“Karena sungai ini kewenangan BBWS Brantas, kita berusaha berkolaborasi untuk menanganinya. Saat ini baru selesai menghitung kebutuhan anggaran dan rencana penanganan,” katanya.
Disinggung soal target penanganan, pihaknya belum bisa menyampaikan detail lantaran wilayah sungai tidak masuk aset pemkab. “Masih perlu koordinasi dengan berbagai pihak. Anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar,” tandas Rinaldi.
Tanggul Sungai Ngembeh di Dusun Ketangi longsor secara bertahap sejak Maret lalu. Setidaknya sembilan rumah warga terdampak terhitung hingga dua bulan setelahnya. Bangunan rumah milik warga tergerus hingga terancam ambruk. Sejak itu sejumlah upaya penanganan darurat dilakukan pemkab. dwi
Editor : Desy Ayu
